Pemerintah Indonesia harus memikirkan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi krisis tersebut.
“Saya sampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa sekarang saatnya dia berbicara tentang Myanmar dan memang sudah saatnya menyelesaikan konflik politik dan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan yang terus meningkat di Papua Barat,” ujarnya.
Haluk mengatakan, ada beberapa langkah konkrit yang bisa dilakukan Presiden Jokowi.
Presiden harus memenuhi janjinya kepada ketua Dewan HAM PBB untuk datang ke Papua Barat.
“Itu sesuai dengan janji Presiden Jokowi kepada ketua Dewan HAM PBB pada Februari 2018 di Jakarta.”
Dia mengatakan Presiden juga harus memenuhi janjinya pada 2015 bahwa jurnalis asing akan diizinkan masuk ke Papua dengan bebas.
Tidak hanya jurnalis, tapi juga untuk seluruh komunitas internasional berkunjung ke Papua.
"Izinkan akses bagi jurnalis internasional, diplomat asing, akademisi, anggota senat dan kongres serta masyarakat internasional untuk mengunjungi Papua Barat," ujarnya.
Penulis | : | Tatik Ariyani |
Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR