Haluk mengatakan, saat menyaksikan seruan Presiden Jokowi atas situasi di Myanmar, ia merasa kesal dan marah karena pemerintah Indonesia telah membuat publik mempertanyakan prinsip-prinsip demokrasinya.
Pemerintah Indonesia mengutuk militer Myanmar tetapi pada saat yang sama tindakan pemerintah terhadap Papua adalah anti-kemanusiaan dan anti-demokrasi.
“Jujur saja, saya marah, emosional, kesal, tapi juga saya tertawa terbahak-bahak.
"Anda selalu berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, menjadi pahlawan bagi mereka yang ada di sana, tapi bagaimana dengan yang ada di depan mata Anda - masalah di halaman belakang Anda adalah masalah Papua," kata Haluk.
"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi (untuk menyelesaikan konflik Papua)? Apakah dia sudah menyelesaikan (konflik Papua) dengan 11 kunjungan? Apakah dia sudah menyelesaikan (konflik Papua) dengan membangun Jembatan Merah Port Numbay?
“Apakah dengan mengadakan PON XX (Pekan Olahraga Nasional Oktober 2021 di Papua) dan membangun fasilitas bernilai triliunan rupiah? Apakah dengan mengirimkan pasukan TNI / POLRI (TNI dan Polri) dari luar Papua?” lanjutnya.
Haluk mengatakan, semua yang dilakukan Jakarta tidak akan pernah menyelesaikan konflik politik antara Papua Barat dan pemerintah Indonesia selama 58 tahun (1963-2021).
Penulis | : | Tatik Ariyani |
Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR