Siapa Sangka Pulau di Indonesia Ini Disebut Sebagai Lokasi Paling Potensial Untuk Meluncurkan Roket Elon Musk, Tapi Penduduknya Ogah Meski Disogok dengan Uang Berapapun

Intisari-online.com - Salah satu milyader Elon Musk, dikenal memiliki bisnis yang terkenal SpaceX.

Mereka banyak melakukan proyek untuk meneliti ruang angkasa, dan bukan mustahil jika banyak rudal diluncurkan ke ruang angkasa.

Akan tetapi dalam proyek itu ternyata sebuah pulau di Indonesia ini pernah disebut-sebut sebagai lokasi paling prima di dunia untuk meluncurkan roket ke luar angkasa.

Sayangnya, penduduk di pulau ini tak akan membiarkan pulaunya dijadikan tempat percobaan oleh perusahaan Elon Musk.

Baca Juga: Orang Paling Kaya di Bumi Elon Musk Ternyata Juga Meneliti Covid-19, Malah Temukan Fakta Mengejutkan Tentang Penyakit Ini, Bisa Diatasi Tanpa Gunakan Vaksin

Menurut 24h.com.vn, pada Kamis (11/3/21), pulau yang dimaksud tersebut adalah Pulau Biak yang terletak di dekat Papua.

Menurut Komunitas suku di Pulau Biak, Indonesia, berapapun uang yang ditawarkan, mereka tidak akan menerimanya sepeserpun, karena tidak setuju daerahnya dijadikan percobaan.

Menurutnya orang terkaya di dunia Elon Musk dengan perusahaannya SpaceX tidak akan dibiarkan untuk membangun situs peluncur roket di pulau itu.

Hal ini pun dianggap bertentangan dengan kalkulasi pemerintah Indonesia dengan milyader AS tersebut.

Baca Juga: Kemarin Sesumbar Tak Tahu Cara Habiskan Hartanya, Kini Baru 4 Hari Jadi Orang Terkaya Sejagat Raya, Elon Musk Sudah Kehilangan Rp195 Miliar, Gara-gara Hal Ini

Desember lalu, Indonesia mengundang Elon Musk untuk menggunakan sebagian Pulau Biak sebagai lokasi peluncuran roket.

Namun, masyarakat Papua di pulau tersebut percaya bahwa proyek tersebut akan merusak ekosistem, meningkatkan deforestasi dan mengancam mata pencaharian masyarakat.

"Peluncur roket akan menyebabkan kita kehilangan tempat berburu hewan liar, mempengaruhi gaya hidup kita yang melekat pada alam," kata Manfun Sroyer, Kepala Suku Papua di Pulau Biak - mengatakan.

"Berapa pun uang yang ditawarkan, kami tetap menolak untuk setuju," katanya.

Pernah menjadi koloni Belanda, pada tahun 1963 Biak dimasukkan ke Indonesia.

Pesisir timur pulau itu menghadap Samudera Pasifik dan terletak hanya satu garis lintang di bawah garis khatulistiwa.

Menurut para ahli, roket yang diluncurkan dari Biak akan menghemat banyak bahan bakar untuk memasuki orbit Bumi.

Miliarder Grup SpaceX Elon Musk ingin meluncurkan sekitar 12.000 satelit ke luar angkasa pada tahun 2026.

Baca Juga: Baru Saja Menyandang Gelar Orang Terkaya di Dunia, Elon Musk Sesumbar Minta Bantuan Untuk Menghabiskan Kekayaannya Rp2,517 Triliun, 'Sangat Sulit Untuk Menggunakannya'

Biak adalah posisi terdepan yang dipilih oleh miliarder AS untuk membangun situs peluncuran roket dengan satelit.

Badan antariksa Rusia Roscomos juga berencana membangun situs rudal berskala besar di Pulau Biak.

"Pada 2002, Rusia ingin tanah kami digunakan untuk meluncurkan satelit, kami menolak dengan keras, sekarang milyader Amerika juga menginkannya," Kata Sroyer.

Sroyer mengatakan banyak penduduk suku Papua di Pulau Biak ingin memprotes proyek peluncuran roket miliarder Elon Musk.

Namun, mereka takut dengan tanggapan dari pihak berwenang.

Menurut perhitungan Jakarta, mengubah Biak menjadi "pulau kosmik" akan membantu penduduk pulau menjadi kaya dengan cepat.

Pulau Biak juga kaya akan sumber daya tembaga dan nikel.

Ini adalah bahan bakar penting untuk membangun roket dan sel energi untuk mobil listrik Tesla yang didirikan miliarder Elon Musk.

Baca Juga: Salip Jeff Bezos, Elon Musk Sukses Menjadi Orang Terkaya di Dunia, Harta Kekayaannya Tembus Rp2.571 Triliun!

Presiden Indonesia Joko Widodo secara khusus menyambut baik investasi miliarder AS tersebut dalam pembangunan pabrik mobil listrik di Biak.

Jika proyek tersebut menjadi kenyataan, Indonesia akan menjadi produsen kendaraan listrik terkemuka di Asia Tenggara.

Namun, miliarder Elon Musk juga mencatat bahwa dia hanya setuju untuk menandatangani kontrak investasi yang "besar dan menarik" dengan Indonesia.

Jika negara tersebut memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Artikel Terkait