Namun ketika krisis ekonomi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan
demokrasi mengakibatkan Suharto mengundurkan diri dan digantikan BJ
Habibie, Australia mengubah kebijakannya.
Saat itu, BJ Habibie membuat pengumuman mengejutkan bahwa rakyat
Timor Timur akan diizinkan untuk menentukan masa depan mereka
sendiri.
Saat itulah Australia telah mengubah kebijakannya secara terbuka, bahwa
"Australia sekarang juga mendukung penentuan nasib sendiri".
Sementara itu, perundingan untuk mewujudkan janji refrendum Habibie
itu melibatkan PBB, Portugal, dan Jakarta.
Perundingan tersebut berakhir dengan kenyataan pahit, yaitu tidak akan
ada referendum jika mereka mencoba memaksa Indonesia menerima
pasukan asing.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Pasifik, Stanley Roth, secara pribadi menekan Australia untuk mendorong Indonesia menerima kekuatan penjaga perdamaian untuk referendum, namun Australia tahu perkembangan seperti itu tidak akan terjadi.
Pejabat PBB dan Perdana Menteri Australia, John Howard, pun menegaskan hal ini dengan sangat tegas, bahwa keamanan di Timor Timur harus tetap menjadi milik Indonesia jika ingin disepakati.
Menurut mereka, mendorong kontrol militer eksternal, bahkan untuk sementara, dan tidak akan ada kesepakatan, saran mereka.
Penulis | : | Khaerunisa |
Editor | : | Khaerunisa |
KOMENTAR