Dukungan mereka sangat kontradiktif dengan semangat konstitusi negara itu sendiri.
Papua Nugini mengadopsi kemerdekaan demokrasi pada 1975, yang menjamin hak bagi warganya dan kebebasan pers.
Lalu mengapa mereka justru mendukung tekanan China pada demokrasi Hong Kong?
'Kami ingin hancurkan demokrasi'
Rupanya, Pengadilan Agung Papua Nugini sebelumnya telah melindungi kebebasan konstitusi terhadap dewan legislatif dan terhadap pemangku kebijakan.
Bahkan, mereka berupaya menghapus demokrasi dari tanah Papua Nugini.
Voting Papua Nugini tersebut tunjukkan betapa menyedihkannya kebijakan luar negeri negara tetangga Indonesia ini.
Mereka tidak ingin mengejar kebijakan independen, justru, mereka ingin bekerja sama dengan China jika memang diperlukan.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Maymunah Nasution |
KOMENTAR