Inilah yang Patut Anda Ketahui Mengenai Protokol Pelonggaran PSBB, Ternyata Harus Ada Syarat-syarat yang Mesti Dipenuhi, Begini Pendapat Jusuf Kalla

Intisari-online.com - Pemerintah menyiapkan persyaratan untuk penyesuaian kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Terdapat tiga syarat agar suatu daerah bisa menyesuaikan kembali kebijakan PSBB yang diterapkan.

Pertama adalah dengan melihat penularan berdasarkan reproduction rate (R0).

Rata-rata R0 Covid-19 di dunia berkisar antara 1,9 sampai 5,7.

Baca Juga: Vaksinnya Masih Dalam Percobaan, Amerika Sudah Tebar Janji Vaksin Virus Corona Akan Dibagikan ke Seluruh Dunia

Sementara Indonesia sendiri R0 sebesar 2,5, yang artinya penularan Covid-19 dari satu orang bisa menularkan 2 hingga 3 orang.

"Jadi kalau sudah 14 hari itu posisinya (R0) di bawah 1 maka siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan pers, Rabu (20/5).

R0 pada waktu T atau (RT) selama 14 hari menjadi tolok ukur dalam penyesuaian PSBB.

Kedua, adalah tingkat kapasitas sistem kesehatan dalam merespon pelayanan Covid-19.

Baca Juga: Semakin Getol Salahkan China, Donald Trump Menyebut Beijing 'Lakukan Pembunuhan Massal di Seluruh Dunia', Ini Alasannya

Kapasitas pelayanan kesehatan untuk Covid-19 dipatok sebesar 60% dari total kapasitas kesehatan tersebut.

Artinya dalam 100 kasur di rumah sakit, 60 kasur disiapkan untuk penanganan Covid-19.

"Pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60, itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur," terang Suharso.

Ketiga adalah tingkat tes Covid-19 secara massal yang dilakukan.

Baca Juga: Mengenang 21 Mei 1998: Lengsernya Soeharto dan Berakhirnya Orde Baru

Saat ini dalam hal tes massal, angka tes di Indonesia masih termasuk kecil di dunia.

Suharso bilang saat ini perbandingan tes Covid-19 di Indonesia baru 743 per satu juta orang.

Namun, ke depan tes massal akan terus digenjot.

"Jadi dengan 3 indikator itu kami akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak," pungkas dia.

Baca Juga: Penahanan Bahar Bin Smith Dipindah ke Nusakambangan, Alasannya?

Menanggapi protokol New Normal dan 'berdamai' dengan virus Corona, Jusuf Kalla membagikan pendapatnya.

Berdamai dengan corona jangan diartikan seolah-olah tidak ada apa-apa.

Tapi harus diartikan bahwa kita harus waspada.

JK juga memberikan pesan untuk seluruh elemen masyarakat terkait penanganan virus corona.

Baca Juga: Hanya Demi Upah Rp200.000, Pelaku Tega Menghabisi Nyawa Korban yang Mayatnya Ditemukan di Bengkel Mobil

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sampai media massa.

Untuk pemerintah pusat, JK mengingatkan supaya pemerintah tegas dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat untuk menangani penyebaran corona, yaitu PSBB.

Menurutnya, kunci keberhasilan tangani corona adalah kecepatan dan ketegasan.

“Kita memang agak telat memulainya. Maka dari itu butuh ketegasan.” tegasnya.

Baca Juga: Minum Susu Bawang Putih Setelah Makan Malam untuk Mengatasi Masalah Disfungsi Ereksi hingga Penuaan Dini

Dia mencontohkan kasus di beberapa negara yang dinilai berhasil menangani corona.

Seperti Vietnam dan Taiwan.

Menurutnya, dua negara itu telah menerapkan kebijakan yang ketat dan tanggap.

Berbeda dengan Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Inggris yang dinilai lamban dan tidak tegas.

Baca Juga: Sambil Menangis, Polisi Petugas PSBB Berharap Bisa Tes Swab Covid-19

“Meskipun mereka adidaya, mereka tak berkutik.” ujar JK.

Sementara itu, untuk pemerintah daerah, JK meminta agar para kepala daerah menjalankan aturan dari pemerintah pusat secara tegas.

“Pemerintah pusat itu kan buat aturan umumnya. Pelaksanaannya dan di daerah karena ada otonomi daerah.” imbuhnya.

Di sisi lain, menurutnya masyarakat juga harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah.

Baca Juga: Disebut 'Bangkitkan Suasana Hati' para Pria Pasien Covid-19 yang Dirawatnya, Perawat Rusia Ini Diskors, Ternyata Gara-gara Kenakan APD Seperti Ini

Seperti menghindari keramaian, jaga jarak, dan bekerja dari rumah.

“Ini bukan hanya masalah pemerintah. Semua orang di dunia ini kena, makanya harus saling mengingatkan.” ujar Ketua PMI ini.

Untuk masyarakat, menurut JK ada dua cara menghadapi corona.

Yaitu menghindari atau membunuhnya.

Baca Juga: Kebingungan Ternyata Bisa Jadi Gejala Usus Buntu, Apa Gejala Lainnya?

JK melanjutkan, pemerintah harus memprioritaskan penanganan kesehatan ketimbang stimulus ekonomi. “Mau pakai stimulus apapun, kita juga tidak ada dananya. Harus mengutang lagi terus.

"Intinya adalah menghidupkan kembali ekonomi dengan cara membunuh virus ini." imbuhnya.

Menurutnya, bila virus bisa ditangani, otomatis perekonomian akan kembali bergerak.

Itu karena masyarakat bisa beraktivitas kembali secara normal.

Baca Juga: Krisis Corona di Brazil: Ketika Sang Pemimpin Tak Serius Tangani Pandemi yang Hilangkan Banyak Nyawa, Ditinggal Menteri Kesehatan, hingga Nasib Rumah Sakitnya di Ujung Tanduk

Khusus untuk anak muda. JK juga punya pesan.

Menurutnya, anak muda harus jalani kehidupan seperti biasa.

Soalnya menurut dia, banyak cara kreatif untuk jalani kehidupan di tengah pandemi.

“Tetap belajar,. Sekarang banyak caranya belajar. Bisa lewat online.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Kesehatan Hari Ini 21 Mei 2020, Olahraga dan Diet Sehat

"Jangan di rumah hanya main game dan tidur saja.” tegas JK.

(Abdul Basith Bardan, Yudho Winarto)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ingin longgarkan PSBB? Ini tiga syarat yang mesti dipenuhi" dan "Jusuf Kalla: Butuh tegas, virus corona tak bisa diajak damai"

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait