"Kesimpulannya kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, lalu membuat policy adjustment. Jadi penyusunan kebijakan terhadap berbagai masalah itu, termasuk belum terlalu tepat sasarannya target yang menjadi arah dari penanganan masalah penanggulangan kemiskinan dan stunting itu," tutur Menko Muhadjir di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Muhadjir menambahkan permasalahan data masih menjadi sebab belum tepat sasarannya anggaran yang disiapkan pemerintah.
Maka itu, pemerintah menyepakati untuk segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia sesuai dengan Perpres No 39 tahun 2019.
"Leading sektor adalah bapak Kepala Bappenas. Ini nanti adalah satu data Indonesia itu terutama data kemiskinan, stunting itu bisa jadi satu, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah lebih sistemik, targetnya juga lebih terukur dan seterusnya," ucap Muhadjir.
Sistem data tunggal, ditambahkan Muhadjir, diperbaharui secara berkala oleh kementerian lembaga terkait, sehingga tak ada lagi tumpang tindih data baik soal kemiskinan maupun stunting, serta penanganannya dapat lebih tepat sasaran.
"Pemutakhiran data tetap dari BPS, kemudian data kemiskinan kan di Kemensos, sehingga nanti Kemensoslah yang harus selalu mengupdate, memutakhirkan data, dan itu memang harus terus menerus," ungkap Muhadjir.
Sifat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dikatakan Muhadjir generik dan itu musti dibreakdown menjadi lebih detail.
Penulis | : | Maymunah Nasution |
Editor | : | Intisari Online |
KOMENTAR