Tak Lagi Jabat Sebagai Menteri, Susi Pudjiastuti Ungkap Alasannya Berani Lawan Luhut Pandjaitan

Intisari-Online.com - Susi Pudjiastuti resmi mengakhiri pengabdiannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Posisinya dalam Kabinet Indonesia Maju digantikan oleh Edhy Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra.

Banyak masyarakat yang merasa kecewa ketika mengetahui Susi tak mendapat tempat dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

Apalagi, selama ini Susi dikenal sebagai menteri favorit masyarakat.

Baca Juga: Pemakamannya Dihadiri Ribuan Orang, Kisah Kelam Gadis yang Gemparkan Bangladesh Ini Akhirnya Berbalas Setimpal untuk 16 Orang yang Bertanggung Jawab Atas Kematiannya

Dirinya kini digantikan oleh Edhy Prabowo.

Sedangkan Luhut Binsar Pandjaitan tetap dipertahankan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Sudah menjadi rahasia umum, saat Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, kerap berbeda pendapat dengan kabinet di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, termasuk dengan " atasan langsung"-nya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Mungkin pula akibat kegarangan itulah, Presiden Jokowi tidak mempertahankan Susi meski berprestasi dan dikagumi banyak pihak.

Di akhir masa tugasnya Susi juga buka-bukaan kenapa berani melawan atasannya Menko Luhut.

Sebelum kita membongkar alasan susi tersebut, mari kita mengingat kembali momen-momen Susi dan Luhut saling bertentangan.

1. Cantrang

Susi dikenal sangat tegas perihal penggunaan cantrang oleh para nelayan.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets, Susi melarang penggunaan segala jenis cantrang.

Nah, kebijiakan ini dikritik oleh Luhut yang menganggap Susi hanya memberi larangan tanpa memberi solusi.

"Kita jangan hanya larang, larang, larang tapi tak ada solusi."

"Solusinya apa?" kata Luhut pada peluncuran Program 1 Juta Nelayan Berdaulat di Telkom Hub, Jakarta, Senin (8/4/2019), seperti dikutip INTISARI dari kompas.com.

Menanggapi kritikan tersebut, Susi menjawab, "Basi, saya tidak perlu komentar karena pembaca sudah cukup bahkan sangat mewakili KKP."

Baca Juga: 'Saya Merasa Terjebak, Saya akan Mati Jika Ikuti Saran Dokter,' Kisah Seorang Wanita yang Berhasil Lahirkan Bayi Sehat Meski Ia Jalani Kemoterapi Saat Hamil

2. Benih lobster

Luhut juga memberi kritikan terhadap Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster (termasuk benih lobster), Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI.

Menurut Luhut, ada baiknya peraturan tersebut direvisi sebab seharusnya budi daya benih lobster seharusnya jangan sampai dilarang.

Susi yang mempertimbangkan kelestarian dan banyaknya aksi penyelundupan benih lobster pun menanggapi Luhut dengan keras.

"Ngawur. Di seluruh dunia pengambilan plasma nutfah dikategorikan sebagai kegiatan subversi berarti melanggar aturan negara yang paling keras."

"Di Indonesia punishment belum ada, tetapi kita sudah mulai menata dan mengatur agar benur-benur ini tidak diambil," ucap Susi (2/4/2019).

3. Penenggelaman kapal

Soal penenggelaman kapal yang menjadi salah satu 'trade mark' Susi, Luhut mengusulkan agar hal tersebut tidak terus-menerus dilakukan.

"Ya memang, apa yang dibuat Ibu Susi itu bagus, kita tenggelamin, harus ada shock therapy itu."

"Tetapi jangan sepanjang masa shock therapy. Capek juga orang nanti, akhirnya bosan."

"Sekarang what next?" ujar Luhut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca Juga: Sering 'Membangkang', Susi Dipastikan Tak Berkutik Jika Tetap jadi Menteri karena Kini Luhut Diberi 'Kesaktian' Ini oleh Jokowi

Dirinya berharap Susi juga membangun fasilitas penangkaran ikan bagi para nelayan Indonesia sehingga pemanfaatan sumber daya alam di laut semakin optimal bagi mereka.

Apakah Susi menuruti permintaan Luhut tersebut? Tentu saja tidak.

Susi bergeming dan tetap menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan lainnya.

Bagi Susi, semua tergantung pengadilan. Keputusan penenggelaman itu pun bukan kemauan dia sendiri.

"Kalau itu (penenggelaman) keputusan pengadilan, saya yang tenggelamkan," tutur Susi di Monaco, Prancis, Kamis (6/12/2018).

Tentang perbedaan-perbedaan itu dan alasan Susi berani melawan luhut, tak lain karena itu adalh hal lumrah.

Susi mengatakan, perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah.

Dia bilang, tidak ada yang aneh soal itu.

Namun sebut dia, tidak semua apa kata atasan harus diikuti.

"Berbeda pendapat itu biasa. Jangan ikut-ikut apa kata orang, saran orang, termasuk tentunya atasan.

Nanti kalau Anda dituntut pertanggungjawaban atas pekerjaan Anda tidak bisa (karena ikut kata atasan), bagaimana?" ucap Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jumat (18/10/2019), sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Alih-alih mengikuti apa kata atasan, dia lebih memilih mengikuti prinsip yang dianggapnya benar.

Sekalipun itu dianggap keras kepala.

"Ya lebih baik saya keras kepala mempertahankan prinsip dan tahu pasti bahwa itu benar, dan saya akan tanggung jawab," kata Susi.

Dengan begitu kata Susi, seseorang akan lebih bertanggungjawab dan siap disalahkan bila memang hal itu merugikan mayoritas masyarakat.

"Jadilah saya siap disalahkan, tapi saya harus lakukan dulu.

Kalau sudah benar, ya sudah," ungkapnya.

Susi mengaku, setiap kebijakan yang dia ambil sudah dia pikirkan matang-matang dan berdasarkan hasil analisa.

Baca Juga: Pulang dari Pasar Bawa Usus Ayam, Pria Ini Terkejut Digrebek Polisi, Lebih Terkejut Lagi Mengetahui Kenyataan di Balik Usus Ayam Itu

Sumber: Menteri Susi Pudjiastuti Ungkap Alasan Berani Lawan Luhut Pandjaitan dan Sering 'Membangkang', Susi Dipastikan Tak Berkutik Jika Tetap jadi Menteri karena Kini Luhut Diberi 'Kesaktian' Ini oleh Jokowi

Artikel Terkait