Dia menjelaskan harga semula proyek yang mencapai 66 miliar ringgit, sekitar Rp 225,6 triliun, kini turun menjadi 44 miliar ringgit, atau Rp 150,4 triliun.
Dengan demikian, biaya produksi kereta cepat itu turun dari 98 juta ringgit per km, sekitar Rp 335 miliar, turun cukup banyak hingga 68 juta ringgit, atau Rp 232,5 miliar, per km.
Menurut Mahathir, pemerintahannya memutuskan melakukan negosiasi ulang demi menghindari denda yang mencapai 21,78 miliar ringgit, atau sekitar Rp 74,4 triliun.
Mahathir berkata fokus utama koalisi Pakatan Harapan adalah sorotan terhadap kecepatan dan jalur yang dibangun ketika kontrak itu disepakati pada 2016.
"Sangat tidak dibenarkan membebankan kontrak semahal ini tanpa menunjukkan hal teknis seperti spesifikasi, harga, hingga keuntungan ekonomi," papar dia.
Dengan kecepatan hingga 160 km per jam, calon penumpang kereta bisa bepergian dari Putrajaya di Kuala Lumpur hingga Kota Baru hanya dalam waktu empat jam.
Baca Juga : Uni Eropa Diskriminasi Penggunaan Kelapa Sawit, Mahathir: Orang Kaya Mencoba Memiskinkan Orang Miskin
KOMENTAR