Intisari-Online.com - Sekitar 30 pemuka agama dari berbagai agama, yakni Hindu, Islam, Kristen, Buddha menggelar rapat koordinasi lintas lembaga keagamaan, di Kantor Wilayah Agama Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (22/2/2017) untuk menyusun seruan bersama dalam rangka hari raya Nyepi 1939, 28 Maret 2017.
Dalam keputusan seruan bersama tersebut dijelaskan bahwa, di antara poinnya adalah dilarang melakukan swafoto (selfie), hotel-hotel dan penyedia jasa hiburan lainnya yang ada di Bali tidak boleh menggelar paket hiburan Hari Raya Suci Nyepi.
Kepala Kanwil Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra mengatakan, masalah selfie yang marak saat Nyepi menjadi atensi pihak Kementerian Agama.
Lastra akan membuat edaran yang mengimbau masyarakat Bali tidak mengunggah foto atau foto selfie saat Nyepi.
(Wow! Jika Dirupiahkan, Jumlah Energi yang Dihemat saat Nyepi Mencapai Rp7 Miliar)
“Itu sebenarnya sudah dilarang, enggak boleh selfie di jalan. Hal semacam ini mestinya enggak dilaksanakan oleh umat Hindu atau umat lain. Larangan secara tegas yakni enggak boleh keluar, aktivitas di luar enggak boleh. Selfie tentu sudah melanggar larangan catur brata di antaranya amati geni (Enggak boleh menyalakan api, lampu) dan amati lelanguan, apalagi berfoto keluar,” jelasnya.
Ia mengaku sudah menyosialisasikan hal ini ke Kantor Kementerian Agama masing-masing kabupaten/kota se-Bali untuk terus menyosialisasikan agar masyarakat jangan selfie.
“Kami sudah sosialisasikan untuk mendorong penyuluh non-PNS, jangan malah selfie saat Nyepi menjadi tontonan medsos. Apalagi sekarang kemajuan teknologi, hampir setiap Nyepi selfie selalu menjadi diskusi karena kekurangpahaman anak-anak muda. Begitu dilihat ruang dia selfie, melewati batas yang dipertontonkan ke publik. Apalagi sekarang ada UU ITE kita sosialisasikan kepada umat agar jangan sampai terjerumus,” jelasnya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet juga mengimbau semua umat beragama di Indonesia untuk jangan terpancing isu-isu panas di Medsos.
Ia mengatakan, pemerintah memang belum punya strategi untuk benar-benar membatasi medsos.