Intisari-Online.com - Lebih dari 200.000 orang pengemudi Uber menghapus akun Uber mereka sebagai buntut dari kemarahan yang ditujukan kepada perusahaan aksi online tersebut.
(Beri Bantuan Untuk Kasus Imigrasi, Uber Justru Dikritik)
Kegeraman para pelanggan ini berawal ketika Uber memutuskan untuk tetap beroperasi saat demo besar-besaran menolak kebijakan anti-imigran yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Demo yang berlangsung di Bandara Internasional John F. Kennedy pada hari Sabtu (28/1/2017) tersebut turut melibatkan aksi mogok oleh para sopir taksi.
Nah, dalam kondisi tersebut, Uber justru memutuskan untuk tetap beroperasi dengan menjemput para pelanggannya di bandara tersebut. Bahkan, untuk memperburuk suasana, Uber menghilangkan “surge pricing halfway” (kenaikan harga beberapa kali lipat di jam sibuk) saat aksi pemogokan. Hal ini menciptakan kesan bahwa Uber memang menolak aksi demonstrasi tersebut.
(Ini Tanggapan Jokowi Terkait Kebijakan Anti-imigran Donald Trump)
Perusahaan ini dianggap mencari keuntungan dari aksi pemogokan taksi dan mendukung perintah eksekutif sejak CEO-nya, Travis Kalanick, bertugas di dewan ekonomi untuk presiden.
Aksi penghapusan ini dianggap sebagai yang terbesar yang pernah dialami Uber. Uber harus cepat menerapkan sistem otomatis baru untuk menangani lonjakan permintaan.
"Tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu dukungan"
Uber memiliki pangsa kontroversi di masa lalu, berkat CEO vokal dan taktik bisnis yang agresif. Tetapi asosiasi perusahaan dengan Trump tampaknya menyebabkan masalah besar di dalam dan luar.
Business Insider menerbitkan email “bocor” dari CTO yang mengatakan ia "tidak akan pernah menerima" Trump sebagai pemimpinnya. Email ini kembali beredar secara internal setelah pemrotes membentuk rantai manusia dan memblokir markas Uber pada Hari Peresmian.
Kalanick memutuskan pada hari Kamis untuk menghapus dirinya dari posisi penasihat ekonomi dan tidak menghadiri pertemuan dewan mendatang dengan Presiden Trump pada hari Jumat.
"Bergabung dengan kelompok itu tidak dimaksudkan untuk menjadi suatu dukungan dari Presiden atau agendanya, tapi sayangnya itu telah disalahartikan menjadi seperti itu," kata Kalanick di memonya.