Intisari-Online.com - Apa jadinya jika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang lazimnya menertibkan lapak-lapar liar dan warung remang-remang, harus berhadapan dengan sekelompok binatang yang berkeliaran di jalanan? Satpol PP versus sapi liar?
Jika salah perhitungan, bukan tidak mungkin petugas Satpol PP justru yang akan menjadi korban.
Tapi begitulah adanya di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejak sebulan terakhir, demi menertibkan arus lalu lintas dari lalu lalang hewan ternak, semacam sapi, kerbau dan kambing, para petugas Satpol PP harus terjun langsung berhadapan dengan hewan-hewan tersebut.
Menangkap kambing mungkin relatif lebih mudah, tapi tidak demikian jika mereka harus menangkap sapi. Tentu hal itu bukanlah perkara yang gampang. Petugas harus berjuang sekuat tenaga dan teknik tersendiri demi menjinakkan sapi sebelum bisa dibawa ke tempat penampungan.
Ketika Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penertiban Ternak mulai diberlakukan, tak sedikit petugas Satpol PP yang mengalami kecelakaan saat bertarung menangkap ternak liar tersebut.Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Djiwa menegaskan, penertiban ternak liar yang mengancam keselamatan pengguna jalan akan terus digencarkan sampai semua sapi yang dilepas bebas pemiliknya ditangkapi dan dibawa ke tempat penampungan.
"Sapi yang tertangkap kembali akan langsung dikenai denda. Dan jika dalam sepekan tak diambil dan tidak ditebus pemiliknya, maka langsung dijual," ujar Agus kapada kontributor Kompas Poliwali, Junaedi. Hasil penjualannya akan menjadi kas milik negara.
Agus menegaskan, tak ada lagi keringanan bagi warga yang sapinya ditangkap petugas. Pemilik sapi akan langsung dikenai sanksi berupa denda Rp 50.000 per ekor kambing dan Rp 100.000 untuk per ekor sapi atau kerbau. Meski sosialisasi penertiban ternak sudah dua tahun berjalan, hingga kini pemilik ternak tetap saja membandel. (kompas.com)