Intisari-Online.com - Tiga ekor gajah di Aceh kembali mengamuk. Merusak satu rumah dan melukai penghuninya, Sunarni (48) dan Nova (15), pada Senin (3/2) waktu setempat. Peristiwa ini menambah panjang konflik gajah-manusia di bumi Serambi Mekah sekaligus memunculkan pertanyaan lama: kapan konflik gajah-manusia berakhir?
Berdasar data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, dalam kurun waktu 2007-2013 terdapat 352 kasus konflik gajah-manusia di empat kabupaten/kota di Aceh. Tak hanya di beberapa tempat lain seperti Jambi, konflik serupa juga tengah menunjukkan tren meningkat. Apalagi semenjak ada alih fungsi perlintasa gajah menjadi perkebunan sawit dan karet.
Konflik ini tentu saja sudah berlangsung begitu lama dan segera membutuhkan solusi segera. Salah satu hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah merehabilitasi wilayah hutan yang menjadi koridor perlintasan gajah. Tanpa penyelesaian secepatnya, bukan tidak mungkin konflik akan terus menjalar dan semakin membesar.
Perihal tata ruang
Menurut Munawar Kholis, Koordinator Pemantau Keanekaragaman Hayati Fauna dan Flora Internasional (FFI) Indonesia cabang Aceh, itu muncul dan tidak terselesaikan karena pemerintah tidak cermat dalam mengatur tata. Akibatnya, banyak hutan yang seharusnya menjari koridor perlintasa gajah terusik, antara lain beralih fungsi menjadi perkebunan, areal tambang, dan jalan umum.
Data yang dihimpun FFI Indonesia Cabang Aceh, sepanjang 981 kilometer perlintasan gajah yang terganggu atau sekitar 30 persen dari seluruh perlintasa gajah di Aceh.
“Selama gaja masih ada, mereka akan terus melewati koridornya perlintasannya. Konflik tidak akan bisa selesai jika koridor itu masih terus diusik,” ujar Munawar.
Patut disayangkan, pemerintah, tambah Munawar, hanya melakukan kebijakan jangka pendek dalam menghadapi konflik gajah dan manusia. Tragisnya, solusi yang ditempuh selalu berujung pada pengusiran gajah dari koridor aslinya. (Kompas)