Intisari-Online.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menilai komitmen pemberantasan korupsi Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla terlalu mengambang, tidak ada skala prioritas, dan cenderung permisif serta kompromis.
Padahal, menurutnya korupsi di Indonesia sudah sangat parah, terutama di lembaga penegakan hukum, seperti Polri. Begitu juga di kejaksaan, kehakiman, dan lembaga legislatif sebagai pengawas eksekutif yang sudah dibelenggu aksi-aksi korupsi yang akut.(Baca juga: Tukang Becak Berkelahi Bela Capres Pilihan Masing-masing)
"Pemberantasan korupsi di kepolisian perlu menjadi prioritas pemerintahan baru. Polri adalah hulu penegakan hukum. Jika hulunya dikotori oleh aksi-aksi korupsi bagaimana proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal, bersih, dan bebas korupsi," Neta mengingatkan, Selasa (10/6/2014).
IPW, Neta menegaskan kembali, sangat menyayangkan dalam debat tersebut, komitmen pemberantasan korupsi Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-JK tidak terarah.
Akibatnya, lanjutnya upaya penegakan hukum yang akan mereka lakukan menjadi absurd. Padahal, jika Polri sebagai hulu penegakan hukum dibersihkan, dipastikan proses penegakan hukum dari kepolisian ke kejaksaan, kehakiman hingga ke lembaga pemasyarakat akan bersih.
"Jika Polri tidak dibersihkan, tidak akan ada yang berani menyentuh polisi-polisi yang diduga korup. KPK terbukti mandul saat berhadapan dengan Polri. Terbukti, sejak KPK berdiri hanya ada satu kasus korupsi yang melibatkan polisi yang ditangani KPK, yakni korupsi Simulator SIM," sindir Neta.
"Sedangkan kasus rekening gendut tidak tersentuh. Kasus OTT di Ditlantas Polda Metro Jaya, perwiranya tidak diseret ke pengadilan Tipikor dan hanya dicopot dari jabatannya. Bagaimana pun kondisi ini harus jadi prioritas presiden baru," pungkas Neta S Pane.
Untuk itulah komitmen pemberantasan korupsi Capres-Cawapres diperlukan. (tribunnews.com)