Penulis
Intisari-Online.com - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, proteksi terhadap penyadapan yang dilakukan pihak asing masih lemah. Oleh karena itu, menurut Menhan, instansi pemerintah harus gunakan CERT agar tidak mudah disadap.
Saat ini, baru Kementerian Pertahanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tim tersebut.
"Kami anjurkan punya CERT (computer emergency response team). Ini harus ada. Jadi, kalau ada hal seperti ini (penyadapan), responsnya cepat," ujar Purnomo di Istana Negara, Rabu (26/2/2014).
Di Kementerian Pertahanan, Purnomo menuturkan, pihaknya membentuk Cyber Operation Center (COC). Dari COC inilah, katanya, Kementerian Pertahanan bisa mendeteksi pelaku penyadapan hingga bisa menentukan cara proteksi apa yang paling tepat.
"Tetapi, sistem ini terbatas untuk kita. Nah, sekarang, kita anjurkan agar CERT itu dipunyai institusi-institusi lain," kata Purnomo.
Selain Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah membentuk Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC).
Keberadaan tim itu adalah untuk melakukan investigasi cepat dan bahkan bisa berkoordinasi dengan CERT dari negara lain.
Soal penyadapan mulai gencar diberitakan setelah seorang pembocor, mantan pegawai National Security Agency (NSA), Edward Snowden, mengungkap praktik Amerika dan sekutunya dalam melakukan penyadapan ke banyak negara.
Di Indonesia, penyadapan dikabarkan dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, hingga para pejabat lain setingkat menteri.
Setelah itu, Snowden kembali membocorkan data bahwa rekaman pembicaraan melalui operator Indonesia merupakan bagian dari pemantauan intelijen Direktorat Sinyal Australia (ASD).
Lembaga ini merupakan partner NSA. Ada dua operator Indonesia yang dipantau, yakni Telkomsel dan Indosat. (Sabrina Asril/kompas.com)