Find Us On Social Media :

3 Pandangan Ekonomi Jokowi

By Inasshabihah, Senin, 17 Maret 2014 | 20:15 WIB

3 Pandangan Ekonomi Jokowi

Intisari-Online.com. - Meski kadang pandangan-pandangan ekonominya dinilai kontroversional, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowidojo mengatakan kebijakan Jokowi berhasil menstabilkan perekonomian di ibukota. Mampukah ia menstabilkan ekonomi Indonesia? Ini dia 3 pandangan ekonomi Jokowi yang kiranya dapat menggambarkan perekonomian negera ini, jika dia terpilih:1. Hapus subsidi BBMUsul Jokowi untuk menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sontak mengejutkan. Namun, Jokowi menegaskan, penghapusan ini untuk daerah Jakarta, dan hanya untuk mobil. Menurutnya, rencana penghapusan BBM subsidi tersebut bertujuan untuk mengarahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Dengan begini, kemacetan dapat dikurangi. Jika direalisasikan, penghapusan subsidi ini akan mengurangi anggaran subsidi negara yang mencapai Rp 200 triliun per tahun. Jokowi memang dikenal dengan tekadnya menghidupkan transportasi publik, agar jumlah kemacetan dapat berkurang. Ia juga lah yang menentang pengadaan mobil murah, bertentangan dengan Boediono. Mobil murah justru akan memperumit lalu lintas Jakarta yang sedang ia benahi.(Baca juga: Jokowi Bukan Sekadar Satrio Piningit, Tapi Bisa Jadi Ken Arok)2. Penaikan uang buruhUpah Minimum Provinsi 2014 (UMP) ditetapkan Jokowi sebesar Rp 2,441 juta, naik enam persen dari UMP tahun lalu. "Ini naiknya kurang lebih 6 persen. Sudah ideal dengan situasi ekonomi seperti ini, dolar juga atau rupiah juga seperti ini," tukasnya. Mau tak mau, kebijakan ini menggugah pengusaha yang merasa keberatan dengan tingginya UMP DKI Jakarta. Mereka sempat mengancam angkat kaki dari Jakarta jika kebijakan itu tak direvisi. Namun Jokowi berdalih, "Buruh pekerja adalah aset perusahaan tidak bisa hubungan konflik terus. Ini harus dicarikan jalan agar hubungan mereka, hubungan yang betul-betul saling pengertian dan harmonis," ujarnya.(Baca juga: Pendukung Jokowi-Ahok Laporkan Joko Widodo ke Pengadilan)3. Pembangunan ekonomi daerahTerkait pemerataan pembangunan ekonomi, Jokowi meminta pemerintah pusat bertindak tegas untuk menekan arus urbanisasi ke Jakarta. Bagaimana caranya? Pembangunan dan investasi ke daerah-daerah lain di luar Jakarta harus ditingkatkan agar perekonomian daerah juga dapat berkembang, dan tak perlu bergantung pada perekonomian pusat. Hal ini akan menyuburkan lapangan pekerjaan dan mendorong putaran uang di daerah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tak hanya pesat di Jakarta, tapi juga di daerah. (berbagai sumber)