Intisari-Online.com – Wacana tentang dikembalikannya hak pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD memicu protes dari berbagai kalangan, termasuk para kepala daerah petahana. Berikut ini para kepala daerah yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD berikut pendapatnya:
* Bupati Kutai Timur, Isran Noor: Mengembalikan mekanisme pilkada bupati/wali kota oleh DPRD sama artinya merampas hak demokrasi dan kedaulatan dari tangan rakyat sendiri.
* Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar: Pilkada langsung menjali ‘keterikatan emosional’ antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya. Itu memacu untuk meningkatkan kinerja dan mempertanggungjawabkan langsung kepada publik.
* Bupati Gorontalo, Daviv Bobihoe Akib: Jika pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, prioritas mengutamakan kepentingan rakyat akan terus dikedepankan. Beberapa (pilkada) kabupaten di Provinsi Gorontalo dimenangi oleh calon bukan dari parpol mayoritas di DPRD.
* Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo: Wacana pilkada ke DPRD melupakan tujuan penguatan aspirasi rakyat. Tidak ada alasan kuat untuk mengembalikan demokrasi hanya di legislatif.
* Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo: Pilkada oleh DPRD memotong kedaulatan rakyat. Jika ada kekurangan, harus diperbaiki. Bukan malah balik lagi seperti dulu. Mundur namanya.
* Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama: Dulu kenapa ada reformasi karena ada pilkada langsung dipilih rakyat. Kalau sampai rencana pemilihan oleh DPRD terealisasi, kepala daerah tidak akan mengurusi rakyatnya.
* Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini: Saya pribadi lebih senang dipilih langsung oleh rakyat karena saya merasa punya tanggung jawab langsung kepada rakyat (yang memilih). Suara rakyat, kan, suara Tuhan. Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah pun otomatis dapat bekerja maksimal sesuai janjinya kepada rakyat.
* Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil: Saya hanya menyampaikan bahwa saya adalah produk sistem pilkada yang dipilih secara langsung. Yang menjadi masalah saat ini, kan, proses seleksinya. Apakah kalau dipilih DPRD bisa menghasilkan kualitas calon-calon yang diharapkan rakyat atau tidak?
Setujukah Anda dengan pendapat para kepala daerah yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut? (Kompas Cetak)