Intisari-Online.com - Beragam pendapat negatif muncul setelah Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memilih 16 menteri dari partai politik serta 18 profesional non-parpol, Senin (15/9/2014). Misalnya saja kedua pakar ini yang menilai Jokowi ingkar janji dan gagal karena memilih 16 menteri dari parpol.
Salah satu yang menilai Jokowi telah ingkar janji adalah pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago.
“Jokowi hanya berhasil di tingkat wacana, tetapi praktiknya nol besar. … Wacana itu dinodai oleh kepentingan elite itu sendiri,” tutur Pangi, Selasa (16/9/2014).
Jika memang keputusan tersebut sudah final, Pangi berharap janji Jokowi agar menteri yang berasal dari Parpol melepaskan jabatan struktural dari parpol dapat benar-benar dijalankan. Setidaknya masih ada jaminan kinerja mereka lebih maksimal meski melibatkan kepentingan parpol.
Sementara Syamsuddin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai Jokowi telah gagal membentuk kabinet ramping. Syamsuddin menduga tekanan dari parpol pendukung, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menjadi penyebabnya.
“Karena tiga hal ini, format kabinet dari segi jumlah saja tidak berubah,” tutur Syamsuddin dalam seminar Revolusi Mental di Gedung LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
Namun, Syamsuddin tetap memberi apresiasi pada Jokowi karena berani menghapus jabatan wakil menteri, kecuali di Kementerian Luar Negeri. Sebuah langkah yang dalam pandangan Syamsuddin mampu menghemat anggaran negara.
Akhir bulan madu dengan pendukung
Ketika Jokowi dinilai ingkar janji dan gagal karena memilih 16 menteri dari parpol, maka akan banyak masyarakat, terutama pendukungnya yang kecewa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Diding Sakri dari Kawal Menteri. Diding menilai adanya potensi berakhirnya bulan madu antara Jokowi-JK dengan masyarakat yang memilihnya saat pemilihan presiden. (kompas.com, beritasatu.com, tempo.co)