Intisari-Online.com - Pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kala (JK) berniat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebagai sebuah kebijakan yang tidak populer, tentu ada alasan mendesak Jokowi berani menaikkan harga BBM bersubsidi. Berikut ini alasan Jokowi naikkan harga BBM bersubsidi Rp3.000/liter pada November 2014.
“Ada kekhawatiran defisit cash flow tidak bisa dihindari,” tutur Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan.
Hal tersebut mengacu pada defisit anggaran yang mencapai Rp27 triliun dengan total kas negara yang kosong mencapai AS$7,2 miliar atau sekitar Rp88 trilun.
Kondisi APBN yang menurut Luhut sudah “berdarah-darah” tersebut bisa membuat Jokowi tidak mempunyai cukup dana untuk mengelola negara saat mulai menjabat pada 20 Oktober 2014.
Sementara itu, subsidi untuk BBM menempati porsi yang cukup besar dalam penggunaan anggaran Indonesia. Untuk tahun ini, besarnya mencapai Rp246,5 triliun, dengan anggaran pada 2015 mencapai Rp276,01 triliun.
Hal tersebut, menurut Luhut, membuat alasan Jokowi naikkan harga BBM bersubsidi Rp3.000/liter pada November 2014 sangat masuk akal. Dengan kenaikan tersebut, maka anggaran dapat dihemat hingga lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% dapat tercapai.
“Dengan kenaikan harga BBM ini, dilakukan pengalihan dana penghematan daripada habis dibakar, ke sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan masyarakat berekonomi lemah. Sehingga rakyat bawah menikmati pemotongan subsidi BBM ini,” tutur Luhut.
Hanya saja, meski alasan Jokowi naikkan harga BBM bersubsidi Rp3.000/liter pada November 2014 sangat masuk akal, risiko besarnya penolakan akan kebijakan tersebut besar.
Untuk itu, “Pak Jokowi sudah siap akan risiko yang dihadapi. Beliau siap untuk tidak populer,” tegas Luhut. (detik.com, theglobejournal.com, metrotvnews.com, kompas.com, okezone.com, merdeka.com)