Intisari-Online.com - Berbagai cara dilakukan publik untuk menolak pemilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Salah satunya dengan mengirimkan petisi di Internet. Itulah yang dilakukan oleh Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yunto. Saat ini petisi menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri mencapai lebih dari 24 ribu tanda tangan.
Petisi yang disebar melalu Change.org itu sendiri berjudul “@jokowi_do2, jangan menutup mata dalam memilih calon Kapolri” dengan #TarikBudi.
Ada tiga hal yang dikehendaki Emerson dalam petisi tersebut:
- Membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan (tersangka korupsi) sebagai Kapolri dan menarik kembali surat yang disampaikan kepada DPR pada 9 Januari 2015 berkaitan dengan proses seleksi calon Kapolri. Penarikan surat tersebut harus dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap langkah Jokowi yang terburu-buru dalam menetapkan calon tunggal Kapolri.
- Melibatkan atau mengundang KPK, PPATK dan Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
- Membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
“Jokowi sebaiknya juga harus konsisten menjalankan janjinya sebagaimana tercantum dalam Progam Nawacita yaitu ‘Kami akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit dalam penegakan hukum,'” tulis Emerson dalam petisi tersebut.
Lebih lanjut, dengan petisi tolak Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah mencapai 24 ribu lebih ini, Emerson berharap muncul figur “Hoegeng” baru; seorang figur polisi tegas, dapat dipercaya, dan dicintai masyarakat.