Intisari-Online.com - Untuk menanggulangi maraknya kasus kekerasan pada perempuan, mulai 2017 nanti, seluruh ponsel baru di India akan dilengkapi tombol darurat untuk perempuan. Tombol itu memungkinkan para perempuan mendapatkan bantuan secepat mungkin ketika menghadapi ancaman.
Aturan baru ini baru saja diumumkan oleh Kementerian Telekokumunikasi India sebagai langkah meningkatkan keamanan bagi perempuan. Sementara ini, tombol darurat masih menggunakan tombol angka 5 dan 9, maka tahun depan seluruh perusahaan seluler harus melengkapi tombol khusus untuk mengirim pesan darurat.
Semua produsen, termasuk Apple dan Samsung, harus mematuhi aturan baru ini. Tak hanya melengkapi, mereka juga harus memperkenalkan cara penggunaannya kepada para pengguna di seantero India.
“Teknologi semata-mata dimaksudkan untuk membuat hidup manusia lebih baik; dan apa yang lebih baik dari menggunakannya untuk keamanan perempuan?” ujar Menteri Telekomunikasi India Ravi Shankar Prasad dalam sebuah pernyataannya.
Sejatinya usulan ini sudah diajukan sejak tahun lalu oleh kementerian yang mengurusi pengembangan perempuan dan anak, Maneka Gandhi. Waktu itu Gandhi juga sempat memperkenalkan tombol fisik untuk panggilan darurat. Menurut data pemerintah, setiap 30 menit ada satu pemerkosaan di India.
Saat ditekan nanti, tombol ini akan langsung menghubungi nomor darurat—meskipun belum jelas seperti detailnya. India belum memastikan kondisi darurat nasioan, tapi ini adalah bagian dari pengenalan 112 sebagai nomor panggilan darurat di negara tersebut. Seperti 911 di Amerika Serikat.
Penambahan GPS akan memudahkan kepolisian melacak dengan cepat di mana posisi perempuan yang meminta pertolongan itu.
Untuk diketahui, beberapa perusahaan sejatinya telah mengembangkan aplikasi keamanan dengan fitur serupa, seperti Safetin, BSAFE, iSafety, TellTail, dan Himmat milik kepolisian Delhi. Tak hanya itu, perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis online seperti Uber dan Ola juga telah melakukan hal serupa.
Tapi dengan adanya instruksi langsung dari pemerintah akan memb uat aturan ini menjadi lebih massal dan diketahui banyak orang. Dan lebih dari itu, kebijakan ini seharusnya juga bisa ditiru oleh negara-negara berkembang dengan kasus kekerasan pada perempuan besar seperti Indonesia.