Editor
Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 adalah peristiwa yang awalnya sebuah aksi unjuk rasa menentang modal asing, ujungnya menjadi malapetaka karena dianggap disusupi.
---
Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-0nline.com - 15 Januari 1974, meletus sebuah peristiwa yang awalnya adalah sebuah gerakan unjuk rasa tapi ujungnya berbuah malapetaka. Kelak, buku-buku menulisnya sebagai Peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari 1974.
Ketika itu, ribuan mahasiswa yang dipimpin Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DEMA-UI) Hariman Siregar menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta. Mereka melakukan longmarch dari Kampus UI Salemba menuju Universitas Trisakti di Jakarta Barat.
Aksi itu dilakukan untuk menuntut pengabaian kepentingan rakyat oleh penguasa Orde Baru. Salah satu yang mereka tolat saat itu adalah masuknya investasi asing atau modal asing yang berpotensi membuka celah korupsi di pemerintahan, serta berdampak buruk bagi lingkungan dan hak asasi manusia.
Beberapa sumber menyebut, gerakan itu disusupi pihak luar sehingga terjadi kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan. Setidaknya ada 11 orang yang meninggal dunia, 300 mengalami luka-luka, dan 775 orang ditahan.
Belum lagi sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Hariman Siregar yang memimpin aksi itu kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara.
Mengutip Harian Kompas 23 Desember 1974, Hariman dinyatakan melakukan tindak pidana subversi. Dia disebut sebagai dalang di balik malapetaka di pertengahan Januari 1974 itu.
Dua tahun enam bulan Hariman merasakan penjara Orde Baru. Dalam masa itu, ayah dan anak kembarnya meninggal dunia, sementara sang istri sakit.
Tuntutan massa sebenarnya jelas: menolak masuknya modal asing. Sebagaimana diketahui, sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, seperangkat undang-undang yang dikeluarkan Soeharto segera dia dilantik sebagai Presiden RI ke-2, pemerintah mempermudah para pengusaha melakukan investasi. Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Undang-undang itu, oleh golongan intelektual yang diwakili oleh para cendekiawan dan mahasiswa, disebut sebagai undang-undang yang tidak mempertimbangkan dampak kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di balik investasi besar-besaran.
Sebagai bentuk sikap, para mahasiswa kemudian memaklumatkan apa yang dikenal sebagai Apel Tritura 1974. Di situ mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, membubarkan lembaga asisten presiden (aspri), dan melakukan penegakan hukum terhadap koruptor-koruptor.
Di waktu yang bersamaan, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka melakukan kunjungan ke Jakarta. Dia datang ke Indonesia untuk kepentingan investasi Jepang di Indonesia tentu saja.
Sebagaimana dicatat Harian Kompas 18 Januari 2014, dikutip dari Kompas.com, mahasiswa berencana menyambut kedatangan Tanaka dengan melakukan aksi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Tapi pangkalan udara itu dijaga ketat sehingga aksi massa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara.
PM Jepang sendiri berangkat ke Halim dari Bina Graha diantar Presiden Soeharto menggunakan helikopter alih-alih mobil. Pengunjuk massa pun membakar patung menyerupai PM Jepang Kakuei Tanaka. Mereka juga menuju ke Istana Kepresidenan.
Walau disambut dengan unjuk rasa besar-besaran, pertemuan PM Jepang dengan Presiden Soeharto tetap berlangsung dengan lancar di Istana Presiden.
Menurut indonesianis asal Jepang, Prof. Aiko Kurasawa, peristiwa Malari berdampak besar terhadap sikap pemerintahan dan masyarakat Jepang terhadap Indonesia. Ini jadi pelajaran bagi politik luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Setelah peristiwa itu, ada banyak kerjasama dalam bentuk pertukaran budaya, studi Indonesia yang terabaikan pasca-Perang Dunia II juga mulai berkembang setelah Malari. Meski begitu, tidak ada perubahan kebijakan mendasar terkati investasi, penanaman modal asing, atau perancangan pembuatan mobil nasional saat itu.
Peristiwa Malari juga menyoroti nama dua jenderal: Ali Moertopo dan Sumitro.
Salah satu tuntutan para pengunjuk rasa adalah pembubaran apsi. Sebagai latar, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kompkamtib) Sumitro dan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Mayjen Ali Moertopo merupakan dua jenderal yang kerap adu kepentingan politik di masa pemerintahan Soeharto.
Setelah Peristiwa Malari, sejumlah langkah diambil Soeharto. Di antaranya, mencopot Sumitro dari posisinya sebagai Panglima Kompkamtib. Soeharto juga akhirnya membubarkan aspri dan Ali Moertopo dipindahkan ke Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin).
Meski begitu, tuntutan massa aksi yang lainnya seperti diabaikan. Termasuk penurunan harga pokok dan pemberantasan korupsi.
Sebagaimana disebut di awal, sekitar 700-an orang ditangkap terkait Peristiwa Malari. Meski begitu, menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, dari ratusan yang ditangkap itu, hanya tiga yang diadili. Mereka adalah Aini Chalid dari UGM, Hariman Siregar dari UI, dan Sjahrir juga dari UI.
Sementara beberapa tokoh yang juga ditangkap di antaranya adalah Adnan Buyung Nasution, wartawan Mochtar Lubis, dan aktivis HAM Yap Thiam Hien.