Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-online.com - Di tengah dekade pertama kemerdekaan Indonesia, semangat perjuangan masih bergelora, namun gejolak ketidakpuasan mulai terasa di berbagai penjuru negeri.
Pulau Sumatera dan Sulawesi, yang jauh dari pusat pemerintahan di Jawa, merasa terpinggirkan.
Pembangunan yang timpang, distribusi kekayaan yang tak merata, dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat menjadi bara yang siap menyala.
Dari Bibit Kekecewaan Tumbuh Tunas Perlawanan
Di Sumatera Barat, ketidakpuasan ini bermetamorfosis menjadi Dewan Banteng, diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah.
Nama "Banteng" diambil dari Divisi IX Banteng yang pernah dipimpinnya, melambangkan semangat juang yang tak kenal menyerah. Di Sumatera Utara, Dewan Gajah lahir di bawah kepemimpinan Kolonel Maludin Simbolon.
"Gajah", hewan yang kuat dan berwibawa, merepresentasikan tekad mereka untuk memperjuangkan hak-hak daerah.
Sementara itu, di Sumatera Selatan, Dewan Garuda muncul dengan Letkol Barlian sebagai pemimpinnya.
"Garuda", burung mitologis yang gagah perkasa, menjadi simbol aspirasi mereka untuk terbang tinggi meraih keadilan.
Sumber Ketidakpuasaan yang Mengalir Deras
Ketimpangan Pembangunan: Pembangunan yang terpusat di Jawa membuat daerah-daerah di luar Jawa merasa terabaikan. Infrastruktur yang minim, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta kurangnya lapangan pekerjaan menjadi sumber frustrasi yang mendalam.
Ketidakadilan Distribusi Kekayaan: Sumber daya alam yang melimpah di Sumatera dan Sulawesi seolah hanya dinikmati oleh segelintir elit di pusat. Masyarakat setempat merasa hak mereka dirampas, sementara kekayaan daerah mereka mengalir ke tempat lain.
Kurangnya Perhatian dari Pemerintah Pusat: Jarak geografis yang jauh membuat pemerintah pusat kurang peka terhadap permasalahan di daerah. Aspirasi masyarakat seringkali diabaikan, dan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kekecewaan terhadap Kebijakan Pemerintah: Beberapa kebijakan pemerintah, seperti sistem pemerintahan yang sentralistik dan pembagian hasil ekspor yang dianggap tidak adil, menambah daftar panjang ketidakpuasan.
Bara Api yang Berkobar Menjadi Pemberontakan
Dewan-dewan perjuangan ini awalnya hanya menyuarakan aspirasi daerah secara damai. Namun, respons pemerintah pusat yang dianggap lamban dan tidak memuaskan membuat mereka semakin radikal.
Pada tahun 1958, ketidakpuasan ini memuncak menjadi pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi.
Di Balik Layar: Aktor-aktor yang Bermain
Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa aktor yang berperan penting dalam munculnya dewan-dewan perjuangan ini:
Tokoh Militer yang Kecewa: Banyak tokoh militer di daerah merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait isu kesejahteraan prajurit dan pembagian kekuasaan. Mereka melihat dewan-dewan perjuangan sebagai wadah untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Politisi Lokal yang Ambisius: Beberapa politisi lokal memanfaatkan situasi ini untuk meraih kekuasaan. Mereka bergabung dengan dewan-dewan perjuangan dengan harapan mendapatkan posisi strategis jika pemberontakan berhasil.
Pengaruh Asing: Ada dugaan bahwa beberapa negara asing, terutama Amerika Serikat, memberikan dukungan kepada pemberontakan PRRI/Permesta. Mereka melihat pemberontakan ini sebagai peluang untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.