Intisari-Online.com - Kasus vaksin palsu terus bergulir. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan, jumlah fasilitas kesehatan yang pengadaan vaksinnya dari pemasok tidak resmi bertambah dari 28 menjadi 37 fasilitas, tersebar di sembilan daerah. Mayoritas adalah rumah sakit dan klinik.
"Pengawasan Badan POM di 32 provinsi masih berlangsung," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tengku Bahdar Johan Hamid di Jakarta, Jumat (1/7). Distribusi vaksin palsu sampai ke pengguna melalui jalur pemasok tidak resmi.
Sementara itu, di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencurigai 35 dari 605 fasilitas kesehatan yang mereka periksa memiliki vaksin palsu karena pengadaan vaksinnya tanpa prosedur dan faktur pembelian yang jelas.
Pengecekan terhadap tempat praktik pribadi dokter, klinik 24 jam, dan bidan mandiri dilakukan sejak Selasa (28/6) lalu. "Kami akan menelusuri distributor vaksin tersebut," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto.
Koesmedi enggan menyebutkan tempat yang dicurigai. Namun, sebagian besar merupakan tempat praktik bidan mandiri di kawasan Jakarta Timur. Saat ini, di Jakarta terdapat 2.000 klinik, 177 rumah sakit, 20 rumah sakit kecamatan, 7 rumah sakit umum daerah, dan 11 rumah sakit vertikal.
"Kami akan menyelidiki ke distributornya. Yang kami curigai itu rata-rata vaksin impor. Pertama, kami panggil dulu kantor perwakilan di sini. Setelah itu, BPOM akan mengecek kandungannya," ujarnya.
Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memastikan tidak ditemukan vaksin palsu di puskesmas ataupun rumah sakit di Kota Bogor. "Dinas Kesehatan sudah mengundang semua pemimpin rumah sakit dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Belum ada laporan temuan vaksin palsu. Namun, kami meminta mereka kembali melakukan pengecekan dan meningkatkan kewaspadaan," kata Bima.
Di Banten, Pemerintah Kota Tangerang menunggu surat edaran resmi Kementerian Kesehatan untuk vaksin ulang anak-anak. "Untuk menenteramkan keresahan orangtua. Tinggal menanti arahan pusat," ucap Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah.
Di Palembang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang menemukan 32 ampul produk biologi serum yang diduga palsu di tujuh sarana kesehatan di tiga kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Temuan itu diawali dari pencarian vaksin palsu pada 80 sarana kesehatan.
Uji laboratorium akan dilakukan untuk memastikan kebenaran produk kesehatan yang dicurigai itu. "Kami belum tahu apa dampak antiserum ini jika digunakan pada tubuh manusia karena memang belum ada uji laboratorium," kata Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar POM Palembang Devi Lidiarti.
Sementara itu, Bahdar mengatakan, pihaknya telah selesai menguji sebagian sampel vaksin kiriman Badan Reserse Kriminal Polri. "Hasilnya sudah kami kirim ke Bareskrim. Mereka yang akan mengumumkan," katanya.
Kontrol pengadaan