Intisari-Online.com - Tidak ada angin tidak ada hujan, Kementerian Pertahanan berencana mencanangkan program bela negara. Akan ada perekrutan sekitar 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia. Ide ini langsung berhembus kencang, ada yang pro, tak sedikit pula yang kontra.
“Saya harapkan 10 tahun ke depan sudah ada 100 juta kader bela negara. Kader-kader ini bertugas melakukan pertahanan negaja jika sewaktu-waktu negara mendapat ancaman, baik nyata maupun yang tidak nyata,” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, usia menjadi pembicara kunci pada seminar nasional 25 tahun SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Agustus lalu.
Soal program ini dukungan langsung datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, program ini akan meningkatkan kedisiplinan generasi muda Indonesia. Meski demikian, Luhut mengaku akan mengoreksi jumlah kader yang ditargetkan untuk mengikuti program ini.
Dukunga juga datang dari Wakil Ketua DPR Fahir Hamzah. “Itu bagus, sebaiknya kita mulai mengatur agar energi besar masyarakat kita diorganisasi dalam sebuah latihan fisik yang baik,” ujarnya seperti dilansir Kompas.com, Senin malam (12/10), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai target yang dipatok Kementerian Pertahanan tidak realistis. Tak hanya itu, politi PDI-P itu juga menyebut bahwa hingga kini belum ada pembicaraan yang lebih terperinci mengenai anggaran rekrutmen kader bela negara.
Sementara itu, Ketua Pusat Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi, program ini dinilia terkesan memaksakan. Jikapun program ini harus dilakukan, menurutnya ada lima hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah, salah satunya adalah pemerintah perlu menjelaskan kepada publik mengenai arah dari kewajiban bela negara, sehingga tidak ada salah persepsi terhadap program ini.