Intisari-Online.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi akhirnya resmi melarang sekolah-sekolah di Kabupaten Purwakarta memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa-siswanya. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) No 421.7/2014/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Penyelenggaraan Karya Wisata.
Dilansir dari Detik.com, surat edaran tersebut mulai berlaku pada Senin (5/9) meliputi SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Purwakarta.
Jika melihat surat edaran tersebut secara lebih detail, pada dasarnya PR untuk siswa masih diadakan, tapi itu yang bersifat penerapan ilmu yang diajakarkan di sekolah. Sementara PR-PR yang sifatnya materi pelajaran, akan dihilangkan sama sekali.
“PR untuk siswa itu yang aplikatif. Disuruh membuat tempe, misalnya. Atau membuat kain tenun,” ujar Dedi seperti dilansir dari Okezone.
Tak hanya soal pekerjaan rumah, Dedi yang menegaskan supaya sekolah-sekolah tidak mengadakan karyawisata. Alih-alih menambah pengetahuan, karya wisata justru dianggap Dedi akan memberatkan para pelajar seolah-olah itu adalah hal yang wajid dilakukan. Ia juga melihat, siswa-siswa pada akhirnya tidak ikut karyawisata pun harus menanggung tugas pengganti yang tak kalah berat.
“Lebih baik piknik ya piknik saja, tidak perlu ada keharusan,” tegasnya, dilaporkan Detik.com.
Isu penghapusan pekerjaan rumah kembali santer dibicarakan setelah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mewacanakannya kembali tak lama sebelum ia dilengserkan. Anies menyebut, beban pendidikan yang terlalu berat untuk siswa tidak bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan mental si siswa itu sendiri.
Beban yang dimaksud Anies itu, salah satunya adalah PR yang terlalu banyak. “Jika semua bisa dikerjakan di sekolah, selesai sekolah biarkan anak-anak main saja. Tugas anak, selain sekolah, yang bermain,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina ini, suatu ketika.