Penulis
Intisari-Online.com -Menjelang pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mengeluarkan peringatan keras tentang bahaya dari teknologi nuklir sebagai bahan penggerak.
Dalam pertemuan tersebut, diperkirakan akan membahas rencana Australia untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir di bawah pakta AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).
Di bawah kesepakatan AUKUS, Australia akan mendapatkan delapan kapal selam bertenaga nuklir canggih yang mampu melakukan misi jarak jauh secara diam-diam.
Sementara itu, dalam pengajuan untuk tinjauan PBB bulan depan tentang perjanjian non-proliferasi nuklir, Pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya "mencatat dengan khawatir adanya konsekuensi potensial" jika mentransfer teknologi nuklir ke kapal selam dapat berdampak pada tatanan global.
Dokumen yang dikeluarkan Indonesia tidak secara langsung merujuk Australia.
Perwakilan Indonesia pun sudah menegaskan hal ini bukan sebuah tanggapan langsung terhadap pakta AUKUS.
Akan tetapi, Pemerintah Indonesia berulang kali menyampaikan kegelisahan kapal selam berteknologi nuklir milik Australia.
Dokumen yang diajukan PBB mengulangi beberapa argumen yang juga pernah dipakai oleh mereka yang menentang kapal selam nuklir Australia.
Dalam dokumen tersebut tertulis jika "Indonesia menilai setiap kerja sama yang melibatkan transfer bahan dan teknologi nuklir untuk tujuan militer dari negara-negara pemilik senjata nuklir ke negara-negara non-senjata nuklir akan meningkatkan risiko yang berhubungan dengan konsekuensi bencana kemanusiaan dan lingkungan."
Melakukan transfer uranium yang diperkaya untuk kapal selam bertenaga nuklir diizinkan berdasarkan perjanjian non-proliferasi nuklir.
Australia pun telah berulang kali mengatakan tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.
Namun dalam dokumen yang diajukan ke PBB tersebut, Indonesia memperingatkan pengecualian penggunaan nuklir yang berhubungan dengan angkatan laut dalam perjanjian "bisa dimanfaatkan untuk mengalihkan materi itu ke program senjata nuklir."
Kekhawatiran yang diangkat oleh Indonesia "menggemakan kegelisahan umum di antara pendukung non-proliferasi tentang preseden yang ditetapkan oleh proyek kapal selam AUKUS," demikian kata Benjamin Zala dari Australian National University.
Dr Zala mengatakan kepada ABC, "Lebih banyak negara yang memiliki akses ke bahan-bahan yang, pada prinsipnya, dapat digunakan untuk senjata adalah berita buruk bagi tatanan non-proliferasi yang sudah rapuh. Materi di atas kapal selam sangat menantang untuk dilacak oleh IAEA."
Ia mengatakan tidak ada bukti bahwa Indonesia menduga Australia benar-benar akan mengalihkan bahan nuklir dari kapal selam menjadi program persenjataan.
Namun, menurutnya, Pemerintah Indonesia tampaknya khawatir AUKUS dapat menjadi preseden yang memprihatinkan.
"Belum tentu perhatian Indonesia adalah tentang Australia atau niat Australia, tetapi tentang bagaimana hal ini bisa melemahkan upaya internasional untuk menutup jalur proliferasi," katanya.
Lebih lanjut, dalam laporan Fairfax yang mengutip Achsanul Habib, direktur keamanan internasional dan perlucutan senjata di Kementerian Luar Negeri RI dikatakan bahwa dokumen Indonesia di PBB "sama sekali tidak dimaksudkan untuk menanggapi AUKUS".
"Kertas kerja Indonesia itu diajukan untuk mengisi gap regulasi NPT terkait propulsi nuklir angkatan laut yang masih kurang regulasinya," ujarnya.
Akan tetapi, Dr Zala mengatakan sangat jelas terlihat jika Australia dan AUKUS menjadi target utama pengajuan keberatan Indonesia.
Ia mengatakan, "Tidak diragukan lagi dokumen dari delegasi Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari keputusan AUKUS."
"Secara hipotetis, kekhawatiran ini telah ada untuk waktu yang lama dan biasanya Australia membagikannya, tetapi Indonesia sekarang meningkatkannya karena Australia berencana menjadi negara pertama yang benar-benar mengeksploitasi celah ini di NPT."