Intisari-Online.com - Sejak awal, potensi suap itu sudah terasa nyata. Terutama ketika sangat banyak sengketa Pemilukada membuahkan gugatan, lantas memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Kita tahu, Pemilukada sejak dari hulunya adalah arena perebutan kekuasaan yang hampir pasti melibatkan kepentingan dan uang. Uang bisa sekadarnya, bisa pula terus mengiringi proses-proses selanjutnya. Ketidakpuasan salah satu pihak, pelaporan kecurangan, gugatan, sampai ke pengadilan Mahkamah Konstitusi.Sudah dua periode kepemimpinan Mahkamah Konstitusi bertahan dengan reputasi tinggi. Kalaupun ada tudingan dari seorang pengamat, Refly Harun, citra lembaga itu tetap terjaga.Tapi ketika Sang Ketua sendiri, Dr. H.M. Akil Mochtar yang ditangkap oleh KPK pada malam hari, 2 Oktober 2013, masyarakat mendapatkan bukti gamblang: hakim seterhormat dia pun bisa disuap.Peristiwa penangkapan Hakim Akil melengkapi deret aparat penyelenggara hukum, para pemegang amanat keadilan, yang ditangkap karena urusan suap.Terbuktilah kekhawatiran bahwa di negeri ini keadilan bisa menjadi sumber pendapatan, dan hukum adalah barang dagangan.Kisah Hakim Akil beriringan dengan pelbagai kisah cemar lain, membentuk mozaik kebobrokan hukum (dan rupa-rupanya juga politik dan aspek kehidupan lain) negeri ini.Syukur pada keterbukaan media. Dengan begitu, kita mendapati aneka cerita buruk itu setiap hari. Atau sebaliknya, tercuat rasa bosan gara-gara keterbukaan media, kisah-kisah memuakkan itu makin sering tersaji dan sulit dihindari.Alih-alih tokoh panutan, makin hari yang kita dapatkan adalah tokoh-tokoh buruk yang membuat wajah negara ini makin muram. Sosok idaman, sang tokoh panutan yang memimpin dengan teladan, lead by example (ductus exemplo), amat sulit ditemukan atau hampir tidak ada.Barangkali kita memang harus melalui ini semua. Sepenuhnya mengandalkan seleksi dan dukungan alam, untuk membentuk diri sebagai bangsa yang berkualitas. Dengan atau tanpa pemimpin nyata, meski amat banyak orang yang merasa bisa menjadi pemimpin.