Intisari-online.com - Pada awal 1990-an Ukraina setuju untuk melepaskan persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia yang diwarisi dari Uni Soviet.
Persenjataannya termasuk 176 rudal balistik antarbenua yang membawa 1.240 hulu ledak nuklir, 44 pembom strategis dengan lebih dari 700 rudal jelajah berujung nuklir dan lebih dari 2.000 senjata nuklir taktis.
Pada tahun 1994, Ukraina bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai negara senjata non-nuklir, setuju untuk mentransfer semua hulu ledak nuklir ke Rusia dan membongkar semua kendaraan pengiriman strategis dengan bantuan teknis AS.
Pada pertengahan 1996, hulu ledak nuklir terakhir meninggalkan wilayah Ukraina, dan pada akhir 2001, silo rudal terakhir dihancurkan.
Menyusul komentar kontroversial sang duta besar, menteri luar negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, kemudian menegaskan bahwa Ukraina tidak berniat melanggar kewajiban internasionalnya.
Sayangnya, sejak 2014, keputusan Ukraina untuk melucuti senjata telah mendapat sorotan domestik yang meningkat.
Banyak orang di Ukraina percaya itu adalah kesalahan besar.
Setelah Krimea secara ilegal dianeksasi oleh Rusia, sekelompok anggota parlemen berhaluan tengah mengusulkan agar Ukraina menarik diri dari NPT.
Pada Juli 2014, sebuah faksi sayap kanan parlemen Ukraina memperkenalkanRUU tentang pembaruan status nuklir Ukraina, yang mungkin memerlukan penarikan dari NPT dan peluncuran program senjata nuklir dalam negeri tapi RUU tersebut ditolak.
Pada paruh kedua 2014, dukungan rakyat untuk persenjataan nuklir Ukraina melonjak hingga hampir 50 persen, naik dari level tertinggi sebelumnya 33 persen pada 1994.
Sentimen pro-nuklir ini mengkhawatirkan tetapi tidak mengejutkan.
Pada bulan Desember 1994, sebagai bagian dari kesepakatan denuklirisasi, tiga negara penyimpan NPT, Amerika Serikat, Inggris dan Federasi Rusia, menandatangani Nota Jaminan Keamanan sehubungan dengan Aksesi Ukraina ke NPT di Budapest, Hongaria.
Dalam Memorandum Budapest, sebagaimana dokumen itu diketahui, negara dengan kekuatan nuklir berjanji untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.
Tidak melakukan paksaan ekonomi, dan tidak mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap Ukraina. Tapi, pada tahun 2014, Rusia secara terang-terangan melanggar komitmen ini.
Lalu, yang menambah penghinaan, penandatangan lainnya, Amerika Serikat dan Inggris, dianggap lambat menanggapi pelanggaran Rusia, sehingga memperkuat narasi populer bahwa Ukraina dilucuti hanya dengan "selembar kertas" yang tidak berharga.
Borys Tarasyuk, mantan menteri luar negeri Ukraina dan perunding Memorandum Budapest, menyampaikan kekecewaannya bahwa "Rusia tidak hanya secara terang-terangan melanggar komitmennya sebagai penjamin keamanan nasional Ukraina, tetapi dua penandatangan lainnya AS dan Inggris, gagal memenuhi komitmen di bawah memorandum."
Apakah itu masalahnya masih bisa diperdebatkan, karena surat memorandum tidak menentukan tindakan atau sanksi atas pelanggarannya.
Itu hanya mewajibkan negara-negara nuklir, yang juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk mencari tindakan di Dewan Keamanan dan mengadakan konsultasi dengan para penandatangan.
Pada tanggal 5 Maret 2014, konsultasi semacam itu diadakan dan menghasilkan pernyataan yang menjunjung tinggi integritas wilayah Ukraina, tetapi Rusia menolak untuk hadir.
Amerika Serikat juga memperkenalkan resolusi Dewan Keamanan untuk menentang pencaplokan Krimea pada 15 Maret 2014, tetapi resolusi itu diduga diveto oleh Rusia, dengan China abstain.
Namun, dalam konteks sejarah yang lebih luas, tuduhan Tarasyuk lebih masuk akal.
Setelah runtuhnya Soviet, dengan cepat menjadi jelas bahwa Rusia, pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia, tidak mau menerima Ukraina sebagai entitas yang sepenuhnya berdaulat dan bertekad untuk mempertahankannya di orbitnya.
Pada saat itu, Ukraina masih rentan terhadap ancaman Rusia, tetapi negara itu mendapat tekanan untuk melucuti senjata dari Rusia dan Amerika Serikat.
Akibatnya, Ukraina menuntut jaminan keamanan dengan imbalan denuklirisasi. Amerika Serikat tidak mau berjanji sesuatu yang lebih dari "jaminan."
Jaminan ini merupakan pengulangan komitmen yang terkandung dalam dokumen multilateral lainnya, seperti Piagam PBB dan Undang-Undang Akhir Helsinki 1975, serta jaminan keamanan negatif dan positif yang dijanjikan negara-negara pemilik senjata nuklir NPT kepada semua negara senjata non-nuklir NPT.
Amerika Serikat juga tidak akan mengakomodasi tuntutan Ukraina agar jaminan diformalkan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum, yang akan membutuhkan ratifikasi dari Kongres AS.
Sementara Ukraina pada akhirnya tidak dapat memperoleh jaminan keamanan yang kuat dan mengikat secara hukum yang dicarinya, lawan bicara AS meyakinkan pemerintah Ukraina bahwa Amerika Serikat menganggap komitmen politiknya sama seriusnya dengan kewajiban yang mengikat secara hukum.
Steven Pifer, salah satu perunding memorandum dan kemudian duta besar AS untuk Ukraina, percaya bahwa tersirat dalam memorandum tersebut adalah janji AS bahwa Ukraina telah memasuki ranah kepentingan strategis AS dan tidak akan dibiarkan berdiri sendiri dalam menghadapi agresi Rusia.
Dalam hal ini, sementara Amerika Serikat telah memenuhi surat memorandum tersebut, namun lambat untuk memenuhi semangatnya dalam tanggapan awalnya terhadap invasi Krimea dan konflik di Donbas.
Amerika Serikat sejak itu meningkatkan dukungannya dan memberikan lebih dari 1,6 miliar dollar AS bantuan militer ke Ukraina, termasuk senjata pertahanan yang mematikan, seperti rudal anti-tank Javelin.
Amerika Serikat dan sekutunya juga telah membantu melatih dan mereformasi militer Ukraina.
Anehnya, tidak ada satu pun bantuan militer AS ke Ukraina yang disebut sebagai komitmen menjunjung tinggi di bawah Memorandum Budapest.
Dengan pelanggaran memorandum dan keamanan Ukraina dalam bahaya konstan, banyak orang Ukraina berpikir bahwa denuklirisasi adalah kesepakatan yang buruk.
Mantan menteri luar negeri Ukraina lainnya, Volodymyr Ohryzko, berpendapat bahwa Ukraina memiliki hak hukum dan moral untuk menarik diri dari NPT.
Ketika parlemen Ukraina memilih untuk menyetujui NPT pada bulan November 1994, itu menentukan bahwa Ukraina berhak untuk memperlakukan penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap integritas teritorial dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat.
Serta paksaan ekonomi oleh negara nuklir, sebagai keadaan luar biasa yang membahayakan kepentingan tertingginya, sebuah rumusan yang diambil kata demi kata dari Pasal X NPT tentang penarikan diri dari perjanjian.
Sementara pelanggaran berat Rusia terhadap perjanjian, termasuk aneksasi ilegal Krimea dan agresi di Donbas, di antara aktivitas lainnya, memenuhi syarat sebagai jenis keadaan luar biasa yang dapat dikutip Ukraina untuk mengaktifkan Pasal X dan menarik diri dari NPT, langkah seperti itu akan menjadi sangat tidak bijaksana, untuk sedikitnya.
Peluncuran program senjata nuklir akan memakan biaya dan waktu.
Ukraina memang memiliki beberapa elemen penting dari program semacam itu: penambangan dan penggilingan uranium, keahlian fisika nuklir lengkap dengan reaktor riset, serta kemampuan untuk membangun kendaraan pengiriman, rudal, dan pesawat terbang.
Namun, ia tidak memiliki fasilitas untuk konversi dan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang plutonium yang diperlukan untuk siklus bahan bakar nuklir penuh asli.
Ukraina juga perlu membangun fasilitas manufaktur hulu ledak dan mencari cara untuk melakukan setidaknya beberapa tes.
Penumpukan ini membutuhkan uang yang harus dialihkan dari program militer lain yang diperlukan untuk pertahanan Ukraina.
Bahkan jika Ukraina memiliki uang, Ukraina tidak akan memiliki kemewahan kerahasiaan untuk membangun program senjata nuklir yang substansial, seperti yang dilakukan sebagian besar negara lain yang mengembangkan senjata nuklir, termasuk Israel, Afrika Selatan, Pakistan, India, dan Korea Utara.
Rusia kemungkinan akan menembus program nuklir Ukraina dan menyabotasenya, seperti yang dilakukan Israel hari ini di Iran.
Jika itu gagal melumpuhkan program nuklir Ukraina, Rusia mungkin menggunakan intervensi militer terbuka dengan alasan yang sama seperti yang digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak pada tahun 2003.