Penulis
Intisari-online.com – Gerakan Menuju Smart City 2021 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera ditutup pada 14 Desember 2021.
Berbeda dengan pelaksanaan pada periode 2017-2018, tahun ini gerakan tersebut difokuskan untuk membina kabupaten/kota di destinasi pariwisata prioritas dan ibu kota negara baru.
Secara total, terdapat 70 kabupaten/kota yang dibina dalam gerakan tahun ini. Sebanyak 48 kabupaten/kota dari jumlah tersebut telah menjalani serangkaian bimbingan teknis yang dipimpin oleh akademisi dan praktisi smart city.
Sebagai informasi,destinasi pariwisata prioritas merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Melalui program tersebut 10 destinasi wisata akan diubah menjadi “Bali Baru”.
Adapun kesepuluh destinasi tersebut adalah Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Pulau Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Danau Toba di Sumatera Utara, dan Wakatobi di Sulawesi Selatan.
Kemudian, Borobudur di Jawa Tengah, Pulau Morotai di Maluku, Likupang di Sulawesi Utara, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, dan Rajaampat di Papua Barat.
Ada alasan khusus mengapa Gerakan Menuju Smart City 2021 berfokus pada 10 destinasi wisata tersebut. Salah satunya, mendukung bangkitnya sektor pariwisata Indonesia yang mengalami dampak pandemi Covid-19 paling parah.
Baca Juga: Pindah ke Kaltim, Ini Daftar Instansi yang Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Menurut data Kemenparekraf yang dikutip dari laman kemenparekraf.go.id, terjadi jumlah wisatawan mancanegara berkurang hingga 75 persen pada 2020.
Dampak penurunan kunjungan wisatawan dirasakan oleh pelaku industri wisata. Setidaknya, terdapat 12,9 juta tenaga kerja di industri wisata yang mengalami pengurangan jam kerja.
Membaiknya situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air menjadi momentum yang tepat untuk kembali menggairahkan industri pariwisata. Dengan pendekatan smart city, destinasi-destinasi prioritas tersebut akan berkembang dan bersaing.
Lagi pula, sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan enam pilar smart city, yakni smart economy, smart infrastructure, smart governance, smart environment, smart people, dan smart living.
Melahirkan inovasi
Pada pelaksanaan program, pemerintah kabupaten/kota yang menjadi peserta didorong untuk membuat rencana induk (masterplan) pembangunan berbasis smart city. Pembuatan masterplan didampingi oleh akademisi dan praktisi smart city.
Selain itu, masterplan juga disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, dan potensi setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, rancangan relevan dengan kondisi di lapangan. Masterplan tersebut juga harus disusun untuk periode 5-10 tahun ke depan dan sesuai dengan enam pilar smart city.
Beberapa inovasi berhasil ditelurkan melalui Gerakan Menuju Smart City 2021. Salah satunya dari Kabupaten Ngada, NTT. Kabupaten tersebut berencana mempromosikan Desa Wisata Bena, Trolela, dan Belaragi melalui platform digital.
Inovasi lainnya dibuat oleh Kabupaten Temanggung dalam bentuk aplikasi pelayanan laporan kebencanaan yang diberi nama Sinotika. Program-program yang dibuat sepanjang pembinaan tidak terbatas untuk pariwisata, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup di kabupaten/kota setempat.
Sebagai informasi, Gerakan Menuju Smart City diselenggarakan pertama kali pada 2017. Tujuan program ini adalah mengakselerasi terbentuknya kota dan kabupaten berbasis smart city di Indonesia.
Pada periode 2017-2018, gerakan tersebut berhasil membina 100 kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, Gerakan Menuju Smart City didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PAN-RB, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Kemudian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(Kementerian PPN/Bappenas), serta Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.