Intisari-online.com - Penelitian oleh peneliti di Australia telah temukan bukti non-konklusif bahwa China makin berpengaruh di negara Asia Tenggara.
Perlu dicatat, China saat ini bukan merupakan investor dominan Asia Tenggara.
Investor utama di blok termasuk Indonesia ini antara lain Uni Eropa, Jepang dan AS.
Ketiganya tetap menjadi investor terbesar Asia Tenggara selama 20 tahun terakhir menurut laporan yang dipublikasi oleh Australia National University (ANU) berjudul Chinese Investment in Southeast Asia from 2005 to 2019.
Antara 2005 sampai 2018 Uni Eropa menjadi investor terbesar Asia Tenggara dalam 10 tahun, sedangkan AS menduduki posisi tersebut selama 3 tahun dan Jepang sekali menjadi pemegang posisi tersebut.
China baru naik ke tiga besar hanya dalam 2 kali periode tersebut.
Tahun 2012, investasi China sebanyak USD 7.9 miliar, sedikit di belakang USD 14.8 miliar dari Jepang dan USD 18.9 miliar dari AS.
Tahun 2018, Beijing menginvestasikan USD 9.9 miliar, kurang sedikit dari investasi Jepang USD 20.9 miliar dan USD 21.6 miliar dari Uni Eropa.
Para pengamat mengatakan perbedaan antara persepsi dan kenyataan disebabkan oleh visibilitas tinggi dan pengawasan global yang intens terhadap proyek-proyek infrastruktur China, terutama yang berada di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan, di tengah persaingan perdagangan AS-China.
Jepang telah secara konsisten menjadi investor infrastruktur terbesar wilayah regional ini, dan dalam laporan beberapa tahun terakhir China selalu di belakang China.
Deborah Elms, eksekutif direktur di Asian Trade Centre di Singapura, mengatakan investasi China berdiri kontras dengan investasi Jepang "yang penting tapi sering tidak diperhatikan".
Para pengamat mengatakan perbedaan antara persepsi dan kenyataan disebabkan oleh visibilitas tinggi dan pengawasan global yang intens terhadap proyek-proyek infrastruktur China, terutama yang berada di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan, di tengah persaingan perdagangan AS-China.
Jepang pada tahun 2015 meluncurkan program Kemitraan untuk Infrastruktur Kualitas (PQI) yang bertujuan menyediakan US$110 miliar untuk proyek infrastruktur di kawasan selama lima tahun ke depan.
Proyek infrastruktur skala besar China telah menuai kritik dalam beberapa tahun terakhir karena lambatnya pengiriman dan risiko beberapa negara kurang berkembang terjerat utang.
Sebuah laporan yang dikeluarkan bulan ini dari Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia nirlaba yang berbasis di London menemukan bahwa total 679 tuduhan pelanggaran hak yang melibatkan perusahaan China yang beroperasi di luar negeri tercatat antara 2013 dan 2020.
Dari jumlah tersebut, 1.690 masalah terkait hak asasi manusia diidentifikasi, termasuk hak atas tanah, polusi dan kesehatan, hingga hak-hak masyarakat adat, yang “menggambarkan kesenjangan antara komitmen kebijakan dan praktik perusahaan China di seluruh dunia”, kata pusat tersebut.
Selina Ho, profesor hubungan internasional Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore (NUS), mengatakan hanya dalam dua hingga tiga tahun terakhir negara-negara Asia Tenggara menjadi semakin khawatir karena terlalu bergantung pada ekonomi Cina.
"Ini adalah hasil dari perang dagang dengan AS dan Covid-19, yang menyoroti bahaya dan kerentanan mengandalkan satu ekonomi tertentu," kata Ho.
Oh Ei Sun, seorang rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura (SIIA), mencatat bahwa investasi asing China berbeda dari yang dilakukan oleh Uni Eropa, Jepang atau AS, yang terutama membangun pabrik di kawasan itu untuk memproduksi barang dan mencantumkan investasi seperti FDI.
“Cina, di sisi lain, terutama terlibat dalam konstruksi infrastruktur, dengan pinjaman yang diberikan untuk proyek-proyek tersebut untuk dilunasi dalam bentuk tunai atau barang, tetapi pinjaman tersebut mungkin atau mungkin tidak dihitung sebagai FDI dalam pengertian tradisional,” kata Oh, yang juga merupakan penasihat utama di Pacific Research Center di Malaysia.
Negara-negara yang berurusan dengan pinjaman tersebut termasuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, dan pada tingkat lebih rendah, Thailand, kata Oh.
Indonesia, Malaysia dan Singapura menjadi tiga tujuan teratas investasi China dan masing-masing menyumbang 57% dari total investasi China di Asia Tenggara.
Investasi China di Malaysia termasuk akuisisi US$5,96 miliar atas semua aset energi yang dimiliki oleh 1MDB pada 2015, serta proyek-proyek belt and road, Pelabuhan Melaka Gateway pada 2016, dan Link Rel Pantai Timur.
Di Singapura, investasi China ditandai dengan minat pada penyedia layanan strategis, seperti US$5 miliar yang dikeluarkan oleh konsorsium China pada 2008 untuk salah satu dari tiga perusahaan pembangkit listrik negara kota itu, dan Singapore Petroleum Company ketika sektor tersebut diprivatisasi.
Investasi China di Indonesia terutama di sektor energi, infrastruktur dan logam, sedangkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai US$2,4 miliar, yang menarik seperlima dari total investasi China, tampaknya telah menarik banyak perhatian politik, kata studi tersebut.