Sebelumnya, sumber senior pemerintah mengatakan kepada AP bahwa Perdana Menteri Irak Mustafa al-Khadimi dan Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan kesepakatan Senin untuk mengakhiri kehadiran tempur militer AS di Irak pada akhir 2021.
Berdasarkan perjanjian tersebut, peran AS di Irak akan beralih ke kapasitas penasehat dan pelatihan yang ketat, menurut sumber tersebut.
Pengumuman itu diharapkan akan dibuat pada hari Senin dari Gedung Putih, di mana al-Khadimi dan Biden akan bertemu untuk membahas kemitraan strategis antara kedua negara.
Sumber AP mengatakan pemerintah merasa bahwa pasukan keamanan Irak telah diuji dalam pertempuran dan terbukti mampu dalam membela negara.
Walau begitu Gedung Putih terus menganggap ISIS sebagai "ancaman besar," kata mereka.
Dalam sebuah wawancara pada hari Minggu, al-Khadimi menekankan bahwa Baghdad tidak membutuhkan pasukan tempur AS atau asing lainnya di wilayahnya untuk dapat mempertahankan diri.
Serta mengatakan bahwa jadwal khusus diperlukan untuk penarikan pasukan ini.
Tapi dia mengklarifikasi bahwa Irak masih menginginkan bantuan dari Washington dalam pelatihan pasukan dan kerja sama keamanan.
AS memang melakukan intervensi di Irak pada tahun 2014 atas permintaan pemerintah negara itu.
Tujuannya untuk membantu memerangi gerilyawan ISIS yang telah merebut sebagian besar barat laut negara itu dan melanjutkan ekspansi ke Suriah timur.