Penulis
Intisari-Online.com -Sejak 2011 lalu, Timor Leste telah berusaha keras untuk bergabung menjadi anggota ASEAN.
Indonesia pun mendukung keinginan Timor Leste tersebut.
Mengutip Antaranews, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mengikuti pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) secara virtual dari Jakarta, Rabu (24/6/2020) lalu, mengatakan, "Indonesia mendukung penuh aplikasi Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN."
Menurut Retno, misi pencari fakta telah dilakukan dan laporannya juga telah disahkan.
Misi tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan Timor Leste menjadi anggota ASEAN.
Jalan Timor Leste menuju keanggotaan di Asean begitu panjang dan berliku.
Secara geografis, Timor Leste terletak di lingkungan negara-negara Asean.
Dengan pasar konsumen 640 juta orang dan PDB gabungan sebesar US$2,76 triliun (sekitar Rp39,4 Kuadriliun), Asean kini menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, menurut The Straitstimes (15 Mei 20219).
Tetapi mengapa Timor Leste yang berpenduduk 1,3 juta orang itu masih terputus dari zona kemakmuran ini?
Menggunakan frasa birokrasi yang sering diulang-ulang, karena “belum memiliki kapasitas”.
Terlepas dari masa lalunya yang bermasalah - lebih dari 400 tahun sebagai koloni Portugis; 24 tahun pendudukan Indonesia; perjuangan kekerasan untuk kemerdekaan; administrasi transisi PBB; dan ketidakstabilan politik setelah kemerdekaan - Timor Leste telah melakukan demokrasi dengan sangat baik.
Adapun ekonominya, tumbuh 6 persen tahun 2018, hanya di bawah 7 persen tingkat Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
Namun, menurut kolumnis The Star,M. Veera Pandiyan dalam artikelnya yang berjudul 'Time to admit Asean's 11th member: The Star columnist' yang tayang pada 15 Mei 2019 di The Straitstimes mengatakan bahwa Timor Leste telah layak menjadi anggota.
Keterlibatan Timor Leste dalam Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP), sebuah forum multilateral sembilan anggota yang mencakup populasi 268 juta orang dengan akumulasi PDB sebesar US$2,1 triliun (sekitar Rp29,9 Kuadriliun), memberikan bukti tambahan tentang kualifikasinya.
Timor Leste telah menjabat sebagai presiden CPLP selama dua tahun (2014-2016), menunjukkan kemampuan kelembagaannya.
Pencarian keanggotaan Asean telah menjadi batu kunci dari kebijakan luar negeri Timor Leste sejak kemerdekaan pada tahun 2002 karena potensi manfaat ekonomi dan pengurangan risiko keamanan regional negara itu.
Keanggotaan akan memberikan akses ke dana untuk pembangunan nasional melalui program seperti Inisiatif untuk Integrasi Asean (IAI), diluncurkan pada tahun 2000 untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota, yang telah sangat menguntungkan anggota baru Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
Di antara bidang prioritas di bawah rencana kerja IAI adalah infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, TIK, kerjasama ekonomi regional, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
Timor Leste bergabung dengan Forum Regional Asean pada tahun 2005 dan menyetujui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara pada tahun 2007 sebelum membuat aplikasi keanggotaan formal pertama pada Maret 2011.
Prediksinya adalah menjadikan Timor Leste sebagai anggota penuh pada tahun 2015 dan studi kelayakan dilakukan terhadap rencana ini.
Pada tahun 2013, sekretaris jenderal ASEAN Le Luong Minh memberi kesan bahwa semua negara anggota setuju dengan penerimaan, tetapi penundaan penerimaan secara efektif dimulai tahun itu dengan tuntutan agar Timor Leste membangun kapasitasnya untuk dapat memenuhi komitmen dan berkontribusi sepenuhnya ke Asean.
Beberapa negara, terutama Singapura, merasa bahwa aksesi Timor Leste akan menyebabkan ketegangan keuangan dengan negara-negara anggota harus berkontribusi terhadap perkembangannya.
Kemungkinan kontribusi Timor Leste terhadap integrasi regional Asean melalui potensi dana kekayaan kedaulatannya dari minyak dan gas, yang diperkirakan mencapai lebih dari US$20 miliar (Rp285,5 triliun) selama dekade berikutnya, tidak dipertimbangkan.
Empat evaluasi selanjutnya dilakukan, termasuk satu oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB).
Hasil dari penerimaan ini hanya tertunda dengan alasan yang sama "belum siap".
Ketika Asean mengakui Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja antara 1995 dan 1999, tidak ada prasyarat seperti itu.
Tetapi dengan kerjasama dan integrasi yang lebih luas di Asean saat ini, keanggotaan menjadi lebih menuntut secara teknis.
Tidak seperti sebelumnya, anggota baru harus mematuhi 64 persyaratan hukum dan perubahan undang-undang untuk memastikan keseragaman di dalam blok.
Harapan untuk masuknya Timor-Leste dibangkitkan lagi pada tahun 2017 sebelum perayaan ulang tahun ke-50 ASEAN di Manila, yang bertepatan dengan KTT ke-31 pengelompokan.
Namun pada akhirnya, Presiden Filipina saat itu Rodrigo Duterte menuangkan air dingin dengan mengatakan bahwa permohonan tersebut masih dalam kajian.
Aksesi keanggotaan diatur oleh Pasal 6 Piagam Asean, yang mencakup tiga syarat: negara harus berada di Asia Tenggara, keputusan untuk mengakui harus bulat, dan harus ada kemampuan untuk memenuhi komitmen dan kewajiban.
Timor Leste telah memenuhi sebagian besar persyaratan, termasuk membuka kedutaan besar di semua negara Asean.
Meskipun kesenjangan antara Timor Leste dan negara-negara kaya sangat besar, Asean harus menunjukkan niat baik yang lebih baik kepada negara yang jelas memenuhi syarat untuk menjadi anggota.
Karena blok tersebut mengadvokasi prinsip kesetaraan dan keadilan, kebijakannya harus "Sejahterakan sesamamu".