Namun pemerintah Australia kini gagal meratifikasi kesepakatan itu sebelum pengumuman pemilihan federal tahun itu.
Kritikus menyalahkan ini pada "disfungsi" pemerintah Koalisi dan parlemen ke-45.
Penundaan tersebut berarti bahwa Australia terus menarik keuntungan dari ladang gas dan minyak Bayu-Undan, yang sebelumnya telah dibagi 90-10 tetapi dikonfirmasi oleh perjanjian tersebut telah menjadi milik sepenuhnya Timor-Leste.
Perkiraan bervariasi antara $ 350.000 (Rp5,2 miliar) dan $ 2,9 juta (Rp43,3 miliar) per minggu yang ditarik Australia dengan terus mengklaim 10% dari pendapatan ladang gas dan minyak Bayu-Undan.
“Ini sangat memalukan jika menyangkut salah satu tetangga termiskin kami,” kata Steve Bracks, mantan perdana menteri Victoria dan pendiri proyek pemerintahan Timor-Leste.
"Mereka ditolak uang itu karena disfungsi pemerintah Australia dan desakan bahwa parlemen perlu meratifikasi perjanjian itu," tambahnya.
Timor-Leste adalah negara dengan ketergantungan minyak terbesar kedua di dunia tetapi cadangannya diperkirakan akan habis terlebih dahulu.
Pemerintah berusaha keras untuk mendiversifikasi ekonominya dan mencegah krisis kehilangan 90% bagian dari anggaran tahunannya yang berasal dari Dana Perminyakan - terutama keuntungan Bayu-Undan.