Intisari-Online.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan syarat mendorong masyarakat untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital.
Upaya itu, menurut Johnny, pada saat bersamaan perlu diukur dengan aspek akuntabilitas dan hasil capaian kinerja yang juga diapresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu menjadi tugas yang tidak mudah, mengingat pandemi Covid-19 mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selalu siaga dan menyiapkan masyarakat Indonesia bergerak dan bermigrasi ke dunia digital.
“Kemenkominfo mempunyai tugas untuk menyiapkan semua sarana dan prasarana infrastruktur, yang memungkinkan migrasi berjalan dengan baik dan cepat, ini tentu tidak mudah,” ujar Johnny dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Anggota III BPK, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis, (4/3/2021).
Adapun di tengah berbagai upaya dan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur TIK, muncul berbagai tantangan lain berupa tantangan geografis, demografi, kultural, bahkan tantangan birokrasi yang juga tidak tidak mudah.
Oleh karena itu, Kemenkominfo hadir mengambil peran dan bagian penting pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).
“Tidak mudah menerjang badai, melewati selat, ngarai, mendaki gunung, bukit dan lembah bukan hal yang gampang. Di NTT ternyata masih lebih mudah dibandingkan pedalaman Kalimantan, Papua yang luar biasa tantangannya. Tidak saja tantangan alam, bahkan tantangan kamtibmas yang luar biasa dan tidak mudah,” kata Johnny saat menjelaskan tantangan menyatukan Indonesia lewat teknologi digital.
Meskipun dihadapkan pada banyaknya tantangan, seluruh pengabdian sivitas Kementerian Kominfo merupakan komitmen yang tidak akan dipisahkan dari capaian yang juga harus didukung dengan setidaknya dua indikator akhir.
“Yang pertama adalah pekerjaan kita akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas dan prudennya proses itu dari apa? Dari laporannya BPK, laporan itu yang menentukan bahwa itu dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Capaian kedua adalah output atau hasil dari seluruh program Kementerian Kominfo yang dirasakan oleh masyarakat. Johnny mengibaratkan ketika seseorang membangun bendungan yang berkualitas baik tapi aliran air justru tidak sampai di sawah, maka bendungan itu tidak ada gunanya.