Dukung Akses Digital Inklusif, Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pendanaan

Sheila Respati

Penulis

Menuju masyarakat digital yang tangguh, pemerintah menyiapkan skema pendanaan untuk pembangunan infrastruktur digital inklusif.

Intisari-Online.com–Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Demi membatasi penyebaran virus corona, aktivitas yang melibatkan kontak fisik dan tatap muka diminimalisasi. Sebab, melalui aktivitas tersebutlah virus dapat ditularkan.

Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), aktivitas perkantoran, sekolah, hingga belanja kebutuhan sehari-hari dilakukan dalam jaringan (daring). Pada akhirnya pandemi mengakselerasi transformasi digital sekaligus mengungkap disparitas akses digital yang masih dialami masyarakat di beberapa wilayah di Tanah Air.

Demi memastikan tata kelola kegiatan ekonomi dan pendidikan tetap berjalan lancar di tengah situasi pandemi,Menteri Komunikasi danInformatika Johnny G Platemenyatakan,pembangunan infratruktur digital yang kuat dan inklusif perlu dilakukan.

Haltersebut ia sampaikan dalam forum diskusiThe Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region(RDF-ASP) 2020.

Baca Juga: Percepatan Digitalisasi di Tengah Pandemi, Pengelolaan Data Center Jadi Solusi

Forum diskusi yang diadakan untuk menjalin kolaborasi lintas sektoral demi mendorong perkembangan digital dan kemajuan menujusustainable development goals(SDGs) tersebut, berlangsung secara virtual pada Senin (2/11/2020).

"(Digitalisasi) tidakhanya akan membantu pemulihan ekonomi kita, tetapi juga akan menuntun kitDa menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh,”paparnya seperti tertulis dalam rilis resmi yang diterima Jumat (6/11/2020).

Tiga skema pendanaan tersebut meliputiUniversal Service Obligation(USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi, Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)dari sektor TIK, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

"Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal," ujarnya.

Empat strategi membangun infrastruktur digital

Mewujudkan pemerataan infratruktur digital, Johnny menyatakan,pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.

"Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia," jelasnya.

Baca Juga: Bisnis di Era Digital: Hampir 70% Klien Datang dari Instagram

Dalam pertemuan virtual RDF-ASP 2020,iamengatakan Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit(HTS)SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.

"Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo," tuturnya.

Johnny jugamenyatakanpemerintah Indonesia memperhatikan pembangunanlayerterakhir untuk memastikan bahwa layanan internet tersebut menjangkau seluruh warga negara.

Secara rinci,pihaknyamemaparkan jaringan internet cepat yang telah dibangun di Indonesia. Jaringan itu ditopang dengan kombinasi kabel serat optik,microwave,dan satelitHTS SATRIA-1.

Baca Juga: 50% Perusahaan di Indonesia Kesulitan Menghadapi Tren Digital

“Kami menghubungkan kota-kota dengandeploymentjaringan fiber danmicrowaveserta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringanbroadbandseluler ke penerima," jelasnya.

Selain itu,pemerintahIndonesia juga berharap bisa mengurangiblank spotdi titik layanan publik yang sulit dijangkau oleh penyedia jaringan terestrial.

"Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan," ungkapnya.

Tahun ini, RDF-ASP 2020 juga membahas persiapan dan perencanaan menuju World Telecommunication Development Conference 2021 (WTDC-21) yang akan diselenggarakan Ethiopia dimana Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam forum tersebut.