Intisari-Online.com - Hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit, disebut merupakan hal yang melatarbelakangi keinginan rakyat Timor Leste untuk lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka.
Kondisi memprihatinkan itu disebut terjadi selama pendudukan Indonesia.
Seperti diketahui, Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia setelah invasi tahun 1975, kemudian melepaskan diri tahun 1999. Ternyata pada tahun 1977, sebuah laporan nyaris 'mempercepat' lepasnya Timor Leste dari Indonesia.
Melansir artikel The Diplomat (7/3/2018), ditulis Peter Job, seorang profesor dan aktivis untuk Timor Leste, bahwa tahun 1977 terdapat sebuah laporan yang menguraikan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste, disebut sebagai Laporan Dunn.
Namun, diungkapkan Peter Job, laporan itu coba dikubur oleh negara tetangga Timor Leste, Australia.
Saat itu, di Australia, hubungan dengan Orde Baru Soeharto dianggap penting untuk agenda kebijakan luar negeri pemerintah Fraser.
Setelah penyatuan Vietnam dan jatuhnya Laos dan Kamboja ke dalam rezim Marxis pada tahun 1975, pemerintah Fraser memandang dukungan untuk rezim anti-komunis pro-Barat di wilayah tersebut sebagai hal yang vital.
Sasaran ini juga sangat didorong oleh Amerika Serikat.
Pemerintah Fraser juga melihat Indonesia sebagai pusat dari tujuannya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN dan dengan kawasan Asia yang lebih luas.
Keinginan untuk merundingkan kesepakatan untuk memungkinkan eksploitasi sumber daya minyak Laut Timor juga memberikan dorongan lebih lanjut untuk posisi tersebut.
Bantuan militer kepada Indonesia terus berlanjut setelah invasi, termasuk penyediaan pesawat Nomad, yang digunakan di Timor Timur (meskipun ada jaminan sebaliknya oleh Duta Besar Indonesia).
Dalam konteks inilah James Dunn, mantan perwira intelijen militer dan diplomat yang pernah menjadi konsul di Timor Portugis pada awal 1960- an, menerbitkan The Dunn Report on East Timor pada Februari 1977.
Baca Juga: Begini Cara Mudah Ubah Warna Background di Instastory Pada Instagram
Laporan tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan Dunn dengan pengungsi Timor-Leste.
Laporan rinci tentang pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk pembantaian, kekerasan seksual, kelaparan yang disengaja, dan pelanggaran lainnya.
Dunn menyimpulkan bahwa klaim dari sumber-sumber Katolik tentang 100.000 kematian "dapat dipercaya" karena pembunuhan yang meluas di pegunungan.
Sementara itu, pemerintah Fraser dan Departemen Luar Negeri (DFA) menyambut laporan itu dengan cemas.
Meskipun pada tahap itu pemerintah Fraser belum mengakui penggabungan Timor Lorosae ke dalam Indonesia, namun jelas Australia berada di jalan tersebut.
Reaksi domestik dan internasional terhadap isi Laporan Dunn merupakan ancaman terhadap hal itu, dan tujuannya untuk mendukung dan melindungi rezim Suharto di arena internasional.
Oleh karena itu, pemerintah Fraser berusaha secara terbuka menyangkal realitas situasi di Timor Lorosa'e dan untuk menetralkan pekerjaan Dunn dan aktivis lainnya.
Menanggapi pertanyaan di parlemen tentang laporan pada 16 Maret, Menteri Luar Negeri Andrew Peacock mengabaikan tuduhan yang sebenarnya.
Juga menekankan kurangnya status resmi laporan tersebut, dan memperingatkan agar tidak membiarkan masalah tersebut menciptakan "kesalahpahaman" dengan Indonesia.
Pejabat DFA juga menunjukkan dukungan untuk rezim Suharto dan menolak kritik terhadapnya.
Meskipun laporan tersebut didasarkan pada kesaksian langsung dari saksi mata yang telah menyatakan kesediaan untuk berbicara kepada pertanyaan internasional, namun notasi pada salinan laporan DFA oleh petugas kedutaan Jakarta Woolcott dan Hogue menggambarkannya sebagai "desas-desus."
Di antara sejumlah notasi dalam salinan laporan tersebut berbunyi: "Bagaimana Anda menjarah seorang gadis?" ditranskripsikan di sebelah kalimat yang melaporkan "banyak penjarahan dan pemerkosaan terhadap gadis-gadis di Baucau."
Pada awal 1977, Dunn menyampaikan pesannya ke sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Swedia, Belanda, dan Portugal, serta ke Amerika Serikat.
Di setiap media, dia mendapat perhatian media dan diterima di tingkat tinggi, termasuk oleh pejabat senior kementerian luar negeri di Belanda, Prancis, dan Swedia, anggota parlemen terkait di Inggris, dan rekan mereka di Kongres AS.
Dengan Australia dipandang sebagai otoritas situasi Timor oleh sebagian besar komunitas internasional, pemerintah Fraser memilih menggunakan posisi ini untuk melobi rezim Suharto.
Ia menyampaikan misinya di negara-negara yang dikunjungi Dunn instruksi tentang bagaimana mendiskreditkan klaimnya.
Sebuah pesan ke kedutaan di Swedia, misalnya, mengarahkannya untuk menyampaikan keyakinan Australia bahwa “tidak ada informasi” untuk mendukung tuduhan pemerkosaan atau pelecehan terhadap warga sipil.
Juga bahwa skala kekejaman telah “sangat dibesar-besarkan”, angka kematian sangat dilebih-lebihkan, dan tuduhan Dunn hanyalah "desas-desus dan bukti bekas."
Sementara kepada Belanda yang parlemennya menyerukan penyelidikan internasional sebagai dampak laporan tersebut, Australia menanggapi bahwa "sangat sedikit yang akan dicapai" melalui sebuah penyelidikan.
Juga sekali lagi mengatakan bahwa temuan Dunn adalah "desas-desus."
Sementara di Amerika, Laporan Dunn bisa dibilang memiliki dampak yang paling signifikan, dengan Dunn diundang untuk berbicara di depan Komite Gedung Kongres untuk Hubungan Internasional.
Menjelang dengar pendapat, para pejabat AS dan Australia melihat minat yang sama untuk bekerja bersama-sama untuk meminimalkan dampak kesaksian Dunn.
Canberra ke Washington pun mengulangi bahwa tuduhan Dunn adalah "desas-desus" dan mengklaim bahwa "studi menyeluruh dari semua informasi yang tersedia untuk kita" telah gagal untuk menguatkan klaimnya.
Mengingat bahwa Australia belum secara substansial menyelidiki temuan Dunn, dasar dari anggapan ini tidak jelas.
Saat Dunn menerbitkan laporannya, krisis kemanusiaan di Timor Leste semakin cepat.
Pada tahun-tahun berikutnya pemboman, pemboman, penggundulan, penghancuran sumber daya pedesaan yang disengaja, dan relokasi paksa penduduk Timor ke kamp-kamp akan memicu kelaparan yang akan merenggut sebagian besar nyawa yang hilang selama pendudukan.
Meski begitu, dampak Laporan Dunn tetaplah cukup signifikan.
Hal itu menghidupkan kembali masalah di media dan parlemen Australia dan memberikan para aktivis alat berbasis bukti yang berharga karena semakin banyak bukti dari krisis kemanusiaan di Timor Leste yang muncul pada tahun-tahun berikutnya.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik? Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari