Penulis
Intisari-Online.com - Pada 27 September 2020, Azerbaijan melancarkan serangan balasan terhadap angkatan bersenjata Armenia untuk membebaskan wilayah pendudukan yang hilang pada 1992-94.
Ada klaim yang dibuat oleh pihak Armenia yang menyatakan bahwa Baku melakukan operasi terlebih dahulu.
Sebagaimana pertempuran telah berkembang di medan perang, ia juga berkembang menjadi perang propaganda.
"Peristiwa itu dilaporkan oleh pers dunia, umumnya dengan nada keberpihakan terhadap orang Armenia."
Tren pro-Armenia yang telah lama mapan ini berlanjut hingga hari ini di banyak media Barat dalam keadaan sekarang juga.
Ketika ultranasionalis Armenia melancarkan kampanye unifikasi mereka pada Februari 1988 di Uni Soviet yang sudah runtuh, diaspora kuat Armenia di Barat mendukungnya melalui jaringan pembuat kebijakan, jurnalis, dan cendekiawan yang terorganisir dengan baik.
Konflik etnis ini digambarkan sebagai konflik agama, meskipun Armenia berhasil menikmati hubungan baik dengan Iran seperti halnya Azerbaijan dengan Israel.
Bagi kaum liberal, itu disajikan sebagai perjuangan penentuan nasib sendiri, sedangkan tujuan akhir dari kampanye ultranasionalis adalah perluasan wilayah Armenia dan pembentukan "Armenia Besar."
Dalam lingkungan geopolitik yang berkembang di era pasca-perang Dingin, orang Armenia mengeksploitasi Islamofobia dan Turkofobia untuk memajukan perjuangan mereka.
Sekelompok sarjana, pakar, dan jurnalis Barat yang menulis tentang konflik hanya berfokus pada geopolitik dan sejarah, tetapi sebagian besar tetap diam pada elemen yang paling penting — yaitu hukum internasional — karena tidak sesuai dengan narasi pro-Armenia.
Pada tahun 1993, Dewan Keamanan PBB, melalui empat resolusi yang mengikat, menegaskan kembali kedaulatan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh dan tujuh wilayah yang berdekatan di bawah pendudukan Armenia dan menuntut penarikan tanpa syarat dari pasukan pendudukan Armenia.
Pada 2015, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga menyoroti bahwa Armenia mengontrol melalui pendudukan wilayah kedaulatan Azerbaijan.
Sejak 1992, Azerbaijan dan Armenia telah mengupayakan solusi diplomatik di bawah naungan OSCE Minsk Group, yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Pada tahun 2007, upaya ini menghasilkan apa yang disebut Prinsip Madrid, yang diperbarui pada tahun 2009 dan diterima oleh Armenia dan Azerbaijan sebagai dasar pelaksanaan pengembalian wilayah pendudukan.
Sejak itu, Armenia dengan berbagai dalih menunda pelaksanaan ini dan memilih untuk mempertahankan status-quo pendudukan.
Pada Maret 2020, kepemimpinan baru Armenia di bawah Perdana Menteri Nikol Pashinyan secara eksplisit mengecam Prinsip Madrid.
Ini telah didahului oleh deklarasi terbuka Pashinyan pada Agustus 2019 bahwa "Nagorno-Karabakh adalah Armenia," dengan demikian menegaskan kembali tujuan strategis penyatuan, yaitu perluasan wilayah.
Dengan jalan buntu dalam proses negosiasi dan peningkatan postur militer, Azerbaijan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan, yang merupakan haknya berdasarkan bab 51 Piagam PBB.
Ini jarang disebutkan dalam laporan yang bias tentang status konflik.
Perkembangan terkini di lapangan dengan demikian digambarkan di beberapa bagian media Barat dengan beberapa klise dan stereotip yang mengakar dengan bantuan penulis pro-Armenia.
Selain membingkai konflik sebagai konflik agama, pemerintahan Pashinyan juga mengedepankan narasi demokrasi vs otokrasi.
Gagal menyebutkan bahwa Pashinyan telah memenjarakan lawan politiknya; tetap bungkam atas fakta bahwa retorika populis dan semakin ultranasionalisnya secara konsisten kehilangan visi tentang bagaimana mengakomodasi pengungsi Azerbaijan dan pengungsi internal (IDP) yang ingin kembali ke rumah mereka, dan gagal menyebutkan bahwa pendudukan Armenia telah mengakibatkan pembersihan etnis total dan lengkap dari penduduk Azerbaijan sebelum perang.
Gagasan memutarbalikkan kebebasan khusus untuk orang Armenia ini mengingatkan pada ideologi supremasi kulit putih yang mengandaikan pemusnahan fisik non-kulit putih.
Di sisi lain, setelah ledakan kekerasan antara kedua negara di Tovuz pada bulan Juli, publik di Azerbaijan, yang akhirnya kecewa dengan prospek penyelesaian diplomatik yang sekecil apa pun, melakukan demonstrasi besar-besaran di Baku, menuntut agar pemerintah mengatasi masalah diplomatik jalan buntu dan bertindak melawan Armenia.
Beberapa laporan berita tentang permusuhan yang sedang berlangsung oleh media seperti BBC dan Reuters berisi sumber yang belum dikonfirmasi tentang pejuang Suriah di Azerbaijan.
Selama pecahnya kekerasan besar sebelumnya, pada April 2016, Armenia membuat klaim tentang rekrutan ISIS di Azerbaijan.
Pashinyan sendiri menyuarakan informasi tentang radikal Muslim yang berjalan di jalan-jalan Baku dan menuntut penutupan toko yang menjual alkohol.
Istilah "berita palsu" dilontarkan begitu saja akhir-akhir ini, tetapi dalam kasus ini, itu sepenuhnya tepat.
Meskipun sepenuhnya dibantah, sebagian dari media Barat, dalam pandangan saya, memiliki kecenderungan stereotip Orientalis terhadap Azerbaijan, yang memudahkan upaya lobi ultranasionalis Armenia.
Faktanya, Azerbaijan, bahkan dengan defisit demokrasi, adalah negara dengan tradisi sekuler yang kuat yang telah menuntut sepenuhnya radikal Islam, memenjarakan pejuang ISIS, mendukung operasi AS di Afghanistan dan Irak, dan membantu badan-badan intelijen Barat dalam memberantas terorisme.
Terus terang, Azerbaijan hari ini adalah negara Muslim, sama seperti Belanda yang Kristen.
Kelompok lobi Armenia di Washington, seperti Komite Nasional Armenia Amerika dan rekrutan mereka di Capitol Hill, termasuk beberapa anggota Kongres dan Senator, sangat merugikan kepentingan nasional AS dengan memajukan agenda sempit xenofobia dan ekstremis dari satu kelompok etnis.
Beberapa pengamat Barat juga fokus pada peran Turki dalam perselisihan saat ini antara Armenia dan Azerbaijan.
Mengesampingkan analisis yang rumit tentang mengapa Turki dan Barat berakhir di negara saat ini, mengingat hubungan politik, ekonomi dan energi Azerbaijan dengan Amerika Serikat dan UE, cerita klise tentang sultan dan tsar harus diserahkan kepada Emmanuel Macron dalam bukunya berurusan dengan lobi Armenia di Prancis.
Kurang dari dua bulan lalu, istri perdana menteri Armenia berpose dengan pistol di depan kamera di wilayah pendudukan Azerbaijan, yang sejalan dengan penolakan suaminya terhadap opsi diplomatik untuk mencapai solusi melalui negosiasi dengan itikad baik.
Dan dengan demikian kedua belah pihak mendapati diri mereka memiliki bantuan untuk senjata.
Bagaimanapun, pendudukan Armenia atas tanah Azerbaijan akan berakhir.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di https://www.gridstore.id/brand/detail/27/intisari