Intisari-Online.com - Jerman menyatakan, mereka punya "bukti tak terbantahkan" pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny diracun menggunakan racun saraf Novichok.
Temuan ini berlangsung dua tahun setelah senjata kimia era Uni Soviet juga ditemukan dalam tubuh Sergey Skripal, mantan agen ganda "Negeri Beruang Merah".
Saat ini selama dua pekan terakhir, Alexei Navalny masih terbaring koma di Berlin sejak dia kolaps di pesawat menuju Siberia, yang segera melakukan pendaratan darurat.
Navalny adalah wajah oposisi Rusia hampir selama satu dekade, setelah dia mengungkapkan korupsi di tubuh pemerintahan dan menggelar demonstrasi.
Dia berulang kali ditahan karena menggelar aksi protes, pertemuan publik hingga dilarang ikut dalam pemilihan presiden 2018.
Pengadilan Eropa untuk HAM sudah menyatakan bahwa keputusan Rusia menahan Navalny pada 2012 dan 2014 benar-benar bermotif politik.
Jerman kemudian melontarkan kecaman atas upaya peracunan ini, dan meminta keterangan Rusia yang tegas membantah hendak membunuh Navalny.
Atas tuduhan tersebut, kini Rusia harus bersiap untuk "sanksi yang mencekik" yang ditujukan untuk memberikan pukulan keras kepada Presiden Vladimir Putin atas kasus keracunan lawan politiknya Alexei Navalny (44).
Melansir Daily Mirror, Kamis (3/9/2020), Uni Eropa - yang dipimpin oleh Jerman - diperkirakan sedang mempersiapkan hukuman terhadap antek Putin untuk mengikis dukungannya jika Moskow menolak untuk mengizinkan penyelidikan atas serangan agen saraf pada Navalny.
Untuk saat ini, Uni Eropa masih menunda tindakan tersebut, tetapi diperkirakan akan bertindak segera setelah Moskow mengindikasikan penyelidikan independen tidak akan disetujui.
Langkah ini mengikuti para ahli Jerman yang mengatakan serangan terhadap Navalny adalah Novichok khas Soviet yang mematikan.
Serangan itu membuat oposisi Alexei Navalny jatuh selama penerbangan.
Hingga saat ini, Navalny masih berjuang untuk hidupnya.
Ia dirawat di rumah sakit Berlin dalam keadaan koma dan berada di bawah penjagaan bersenjata.
Setelah insiden yang menimpa Navalny, seruan untuk sanksi yang lebih melumpuhkan untuk menghantam lingkaran dalam Putin semakin meningkat.
Seorang mantan analis intelijen militer Inggris mengatakan kepada Daily Mirror secara eksklusif: “Tidak ada selain sanksi yang mencekik yang akan berhasil sekarang.
“Putin tahu bahwa dia tidak dapat mengharapkan banyak dari dampak fisik seperti aksi militer atau lebih banyak diplomat yang diusir dari negara asing sebagai reaksi atas serangan pada Navalny.
“Tetapi bahkan lebih banyak sanksi dari Uni Eropa, yang dipimpin oleh Jerman, sangat mungkin dan mereka bekerja perlahan untuk mengikis dukungannya (Putin). Dia tahu ada titik potong dan orang bisa berbelok.
"Ini adalah serangan Novichok yang lain, tetapi itu terjadi di atas Siberia sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh NATO atau PBB karena AS mungkin tidak mendukungnya dan Putin dapat bersuara di PBB."
Uni Eropa ingin terlihat tergesa-gesa tetapi mendorong penyelidikan siapa yang secara fisik meluncurkan serangan terhadap Navalny.
Seorang juru bicara Komisi Eropa, Peter Stano, mengatakan Rusia perlu melakukan penyelidikan independen dan Uni Eropa akan bereaksi berdasarkan langkah Moskow selanjutnya.
Dia berkata: "Ini tidak normal, tidak dapat diterima bahwa seseorang menjadi subjek percobaan pembunuhan dengan bahan kimia yang berkelas militer dan seharusnya tidak tersedia secara bebas dan beredar di masyarakat kita, atau di masyarakat Rusia."
Namun dia mengakui Uni Eropa telah mulai pembicaraan tentang bagaimana harus bereaksi.
Jerman berada di bawah tekanan untuk mempertimbangkan kembali proyek Nord Stream 2, yang akan mengalirkan gas dari Rusia ke Jerman.
Wolfgang Ischinger, ketua Konferensi Keamanan Munich dan mantan duta besar untuk Washington, mengatakan: “Jika kami ingin mengirim pesan yang jelas ke Moskow dengan mitra kami, maka hubungan ekonomi harus menjadi agenda dan itu berarti proyek Nord Stream 2 harus tidak boleh ditinggalkan.”
Berita Novichok dengan tegas menempatkan pemimpin Rusia itu kembali menjadi sorotan, tetapi Kremlin menolak tuduhan itu, mengklaim tidak ada alasan untuk menjatuhkan sanksi.