Belajar Menginstal Windows 10 Harus Bayar Rp260 Ribu, Warganet: Kursus 'Ngeklik' Tombol 'Next'? Gue Ajarin Gratis!

Ade S

Penulis

Program Kartu Prakerja kembali menuai kritikan setelah sebuah program pelatihan cara menginstal Windows 10 dianggap dibanderol terlalu mahal.

Intisari-Online.com -Program Kartu Prakerja kembali menuai kritikan setelah sebuah program pelatihan cara menginstal Windows 10 dianggap dibanderol terlalu mahal.

Ya, seperti kita ketahui bahwa Program Kartu Prakerja yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki banyak kekurangan.

Mulai dari program yang tidak tepat sasaran, besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, serta pemilihan penyelenggaran program tersebut yang dianggap tidak trasnparan.

Kini, di saat isu-isu di atas masih sering dilontarkan masyarakat, isu baru terkait program Kartu Prakerja mengemuka melalui tarif yang dianggap terlalu mahal untuk sebuah program pelatihan yang dianggap bisa diperoleh secara gratis.

Di media sosial ramai diperbincangkan berbagai pelatihan-pelatihan di Kartu Prakerja dengan bayaran yang cukup mahal.

Contohnya, pelatihan belajar instal Windows 10 yang dihargai sebesar Rp 260.000.

Sejumlah netizen melontarkan kritik, di mana cara menginstal Windows 10 bisa dilakukan dengan mudah atau tinggal menekan tombol "next atau selanjutnya", namun di Kartu Prakerja, untuk pembelajaran tahapannya harus membayar Rp 260.000.

"260k untuk kursus ngeklik tombol "next"?" tanya salah seorang netizen di akun Twitternya.

Baca Juga: Dipimpin Staf Khusus Presiden dan Jadi Mitra Program Kartu Prakerja, Ruangguru Tuai Polemik Baru, Ternyata Bukan Milik Perusahaan Indonesia

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pegusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020, namun manfaat pelatihan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan.

Kursus online instal Windows 10 untuk peserta Prakerja ini disediakan oleh Pijar, salah satu mitra dalam pelatihan online Kartu Prakerja yang ditunjuk pemerintah.

Kursus online ini terdiri dari 6 materi yang dipelajari lewat aplikasi MyEduSolve dalam bentuk pembelajaran online. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat di akhir pelatihan.

Menurut Anggawira, Hipmi sudah beberapa kali memberikan masukan ke pemerintah terkait pelatihan-pelatihan di Kartu Prakerja.

"Intinya kami dari Hipmi memberikan masukan yang konstruktif pada pemerintah, intinya kita ingin melakukan hal-hal yang produktif sama-sama dalam kondisi Covid-19, kita kolaborasi memang anggaran negara yang minim dimanfaatkan secara tepat, sudah banyak saya rasa masukan dan saran dari berbagai stakeholder," kata Anggawira kepada Kompas.com, Sabtu (16/5/2020).

Sebelumnya, menurut Angga, pelatihan yang mahal yang tersedia di Kartu Prakerja sebenarnya bisa diakses secara gratis dan mudah di internet, baik Google maupun Youtube.

Kata dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.

Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 2 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Pendaftarannya Berikut Ini

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira.

Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," harap dia.

Menurut Anggawira, dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun, maka program itu bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin. Seperti bisa untuk sembako dan banyak hal.

"Demi kebaikan masyarakat, tentu tidak ada salahnya pilihan ini dipertimbangkan," ucap dia.

Bagi pendaftar Kartu Prakerja 2020 yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan ( kursus online) dan insentif bagi pesertanya.

Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp 1 juta.

Sementara untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000).

Baca Juga: Berhasil Kabur dari Korea Utara, Pria Ini Beberkan Adanya 'Penyakit Hantu' yang Membunuh Para Penduduk Secara Misterius

Kemudian insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000). Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.

Kartu Prakerja 2020 terbuka untuk mereka yang sudah bekerja dan berwirausaha. Daftar Kartu Prakerja tak hanya dikhususkan untuk yang berstatus pengangguran atau pun korban PHK.

Ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta Kartu Prakerja 2020. Tujuan pelatihan Kartu Prakerja, yakni memberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha.

Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain. (Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuai Kritik, Belajar Instal Windows Bayar Rp 260.000 di Kartu Prakerja".

Baca Juga: Dipimpin Staf Khusus Presiden dan Jadi Mitra Program Kartu Prakerja, Ruangguru Tuai Polemik Baru, Ternyata Bukan Milik Perusahaan Indonesia

Artikel Terkait