Intisari-online.com - Dalam akad pembelian kendaraan bermotor salah satu opsi pembayaran yakni melalui sistem kredit.
Memang terkesan memudahkan pelanggan atau debitur.
Karena tak harus menggelontorkan uang dalam jumlah besar secara langsung karena menganut cara pembayaran kredit atau cicil.
Namun jangan harap semudah itu, jika debitur menunggak pembayaran kredit maka jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah bisa di'ciduk' oleh pihak leasing.
Meski begitu banyak kasus yang mengangkat pihak leasing menjadi semena-mena dalam menyita jaminan para debitur.
Berkaitan dengan hal tersebut kini Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan leasing tidak bisa menarik jaminan fidusia secara sepihak.
MK menyatakan, sebelum kreditur melakukan eksekusi maka mereka harus meminta permohonan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri.
"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.