Intisari-Online.com - Politik butuh biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif, ataupun presiden.
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp20 hingga Rp100 miliar untuk memenangi Pilkada.
Contohnya, pada Pilkada DKI Jakarta 2012, pasangan Fauzi Bowo dan Nara mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp62,6 miliar.
Sementara, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Poernama mengeluarkan dana Rp16,1 miliar.
(Baca juga: (Foto) Suhu Anjlok Drastis, Rambut Bocah Ini Membeku, Bahkan Tangannya 'Retak')
Angka itu naik siginifikan pada Pilkada DKI 2017. Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana kampanye sebesar Rp85,4 miliar.
Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat sebesar Rp82,6 miliar.
Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjrafina mengatakan, tahapan kampanye yang paling menguras dana peserta pemilu.
"Walau sudah diberi subsidi APBD, tapi laporan kampanye kandidat ke KPU ternyata tidak memberi dampak. Dana kampanye tetap mahal," kata Almas.
Setidaknya, ada lima tahapan pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar.
Pertama, untuk menarik perhatian publik, partai atau bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu membuat baliho hingga melakukan survei.
Kedua, calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan "mahar".