2. Apabila dalam kebutuhan formasi Cumlaude / Lulusan Terbaik, Disabilitas, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang melamar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik.
Baca Juga : Cara Sembuhkan 'Heartburn' dalam 15 Hari Secara Alami, Yuk Cari Tahu!
Peraturan ini berbeda di setiap instansi.
Di Pemerintahan Daerah misalnya, apabila terjadi formasi jabatan kosong di formasi umum, maka seluruh peserta disabilitas yang dianggap gagal dalam tes SKD maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dikumpulkan datanya.
Selanjutnya, akan diperingkat angka hasil tesnya.
Peserta yang tertinggi di nilai TIU, TWK, dan TKP akan dimasukkan ke formasi jabatan kosong tersebut.
Sedangkan di instansi lainnya, tata cara pengisian jabatan umum yang kosong lainnya adalah dengan mengumpulkan peserta gagal dari formasi jabatan lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.
Kemudian, peserta akan disaring dengan rangking nilai SKD.
Yang tertinggi berhak atas kursi kosong tersebut.
Kendati demikian, hingga kini belum ada skema pengisian jabatan kosong apabila pelamar yang lulus SKD benar-benar minim dan jauh dari kuota yang dibutuhkan.
Baca Juga : Suku Kuno Unik dengan Kultus 'Penyembah Kargo' Ini Masih Aktif Hingga Sekarang
Informasi Hoaks
Source | : | Banjarmasinpost.co.id |
Penulis | : | Tatik Ariyani |
Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR