Baca juga: Turki 'Ngotot' Ingin Serang Israel, Militer AS pun Pontang-Panting Mencegahnya
Mata pelajaran sejarah pergerakan nasional
Adalah tipis, bahwa pihak PKI sangat memberikan perhatian kepada mata pelajaran sejarah, berlainan dengan kekuatan-kekuatan Pancasila yang hingga saat kini pun masih juga belum menyadari akan vitalnya peranan sejarah di dalam sesuatu perjuangan ideologi dan politik.
(Bukankah hingga akhir tahun 1965 tidak ada satupun buku sejarah mengenai Pemberonakan PKI – Muso di Madiun juga tidak ditulis oleh pihak PKI?)
Panitia penyelenggara Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora menentukan adanya mata pelajaran “Sejarah Pergerakan Nasional” dengan item pengajar nasakom yang terdiri dari:
- Ali Sastroamijoyo SH (NAS)
- Aruji Kartawinata (A)
- A. Anwar Sanusi (KOM)
Masih berhasil diperjuangkan masuknya satu lagi pengajar yang jelas tidak dapat dimanipulasi oleh PKI, yakni:
- Jenderal Dr. A.H. Nasution
Dalam tim empat orang itu, segera timbul ketegangan antara Jenderal Nasution dan A. Anwar Sanusi mengenai reproduksi dari bahan-bahan pelajaran.
Jenderal Nasution menghendaki, agar supaya bahan pelajaran masing-masing di antara keempat orang pengajar itu diperbanyak secara tersendiri.
Sedangkan Anwar Sanusi membuat “move” untuk “mempersatukan” keempat diktat itu menjadi satu dengan demikian ia dapat meng-eliminir diktat Jenderal Nasution yang dicapnya “manikebu” itu.
Buku sejarah pergerakan nasional satu-satunya
Tetapi rencana A. Anwar Sanusi lebih jauh daripada sekadar mengeliminir diktat Jenderal Nasution.
Ia bermaksud pula untuk menyusun sebuah buku “Sejarah Pergerakan Nasional” yang nanti akan dimintakan pengesahan dari Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, sebagai satu-satunya buku Sejarah Pergerakan Nasional yang berlaku dan boleh dipakai di dalam Negara Republik Indonesia.