DPR Sahkan Revisi UU MD3, Kini Rakyat yang Mengkritik DPR Bisa Dipidana

  • Selasa, 13 Februari 2018 09:30 WIB

Gaji anggota DPR mencapai Rp58,9 juta/bulan (Foto: Kompas)

Intisari-Online.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai DPR telah membawa Indonesia ke era kegelapan demokrasi.

Hal ini bisa dilihat dari revisi undang-undang tentang MPR, DPR dan DPD ( UU MD3) yang baru disahkan dalam rapat paripurna kemarin.

"Bagi saya UU MD3 menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2018).

Dahnil menyoroti tiga pasal dalam UU MD3 yang baru. Pertama, adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi.

(Baca juga: Mewahnya Pesta Pernikahan 10 Hari 10 Malam Anak Raja Tambang Batu Bara Kalimantan Ini! Mobil Pengantinnya Saja Seharga Belasan Miliar!)

Lalu ada tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Terakhir, ada juga tambahan pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

"Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik," ucap Dahnil.

Dahnil menilai, watak otoritarian menjadi virus yang menyebar dan menjangkit semua politisi yang memiliki kekuasaan.

Reporter : intisari-online
Editor : Ade Sulaeman

KOMENTAR

EMBED THIS ARTICLE

Copy and paste this code into your website.

×